Sorotan Publik Ormas Lahir Di Tengah tengah Para Pelaku Tambang Ilegal

Ketapang Kalbar,INDOMETRO.ID

Keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang diduga terkait dengan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Ketapang menjadi perhatian publik. Berbagai pihak mempertanyakan legalitas serta sikap aparat penegak hukum terhadap ormas yang terkesan bebas beraktivitas di ruang publik.

Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, menyoroti dasar hukum dan legal standing ormas yang dikaitkan dengan PETI. Menurutnya, jika benar ormas tersebut terlibat dalam kegiatan tambang ilegal, maka tindakan ini merupakan pelanggaran hukum yang perlu ditindak tegas.

“Pertanyaannya sederhana, apa legal standing ormas yang bergerak di aktivitas PETI ini? Apakah negara membenarkan organisasi yang secara terang-terangan berkaitan dengan kegiatan ilegal?” ujarnya kepada wartawan.

Daniel, menilai adanya persepsi di masyarakat bahwa aktivitas PETI berjalan lancar tanpa hambatan, meski aktivitas ini jelas merugikan negara dan merusak lingkungan. Ia menegaskan bahwa hubungan ormas dengan aparat yang terkesan "mesra" menimbulkan banyak pertanyaan.

“Di lapangan masyarakat melihat seolah-olah mereka bebas tampil dan beraktivitas. Bahkan muncul kesan hubungan mereka dengan aparat terlihat mesra.

Sehingga menimbulkan pertanyaan di publik,” tegas Daniel.

Daniel menyoroti potensi persepsi adanya pembiaran terhadap aktivitas ilegal ini. Ia memperingatkan bahwa jika dibiarkan, akan muncul organisasi serupa yang bergerak dalam aktivitas ilegal lainnya seperti sabung ayam, balap liar, atau bahkan kartel dan mafia.

Kerusakan Lingkungan dan Tuntutan Tindakan Tegas

Aktivitas PETI disebutkan tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti pencemaran sungai dan kerusakan hutan.

Daniel, sebagai putra daerah asli Ketapang, meminta aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk bersikap tegas agar tidak ada kesan pembiaran terhadap aktivitas ilegal.

Daniel mengungkapkan rencana untuk menyurati sejumlah lembaga tinggi negara, termasuk DPR RI, Mabes Polri, TNI, dan kementerian terkait, ia akan mengambil lakah untuk meminta penjelasan mengenai legalitas organisasi yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Langkah ini diambil untuk mencari kepastian hukum dan sikap tegas negara dalam menghadapi fenomena yang mengancam tatanan hukum dan kehidupan masyarakat daerah.

Dengan demikian, jelas bahwa masyarakat Ketapang berharap adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menghentikan aktivitas ilegal yang merugikan berbagai aspek kehidupan di daerah tersebut.

(Publis:Iran)