Pemerintah Daerah Ketapang Hanya Bisu Ormas Lahir ditengah tengah Para Cukong Tambang Ilegal.

Ketapang Kalbar,indometro.id

Senin,16 April 2026

Keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang diduga berkaitan dengan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Ketapang semakin menjadi sorotan publik.

Ormas tersebut disebut-sebut tampil terbuka di ruang publik dan terkesan semakin eksis tanpa adanya penindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, mempertanyakan dasar hukum dan legal standing dari ormas yang dikaitkan dengan aktivitas PETI tersebut.

Menurutnya, apabila organisasi itu benar berhubungan dengan kegiatan tambang ilegal, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang tidak seharusnya dibiarkan.

“Pertanyaannya sederhana, apa legal standing ormas yang bergerak di aktivitas PETI ini? Apakah negara membenarkan organisasi yang secara terang-terangan berkaitan dengan kegiatan ilegal?”ujar Daniel kepada wartawan.

Ia menilai fenomena ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, aktivitas PETI selama ini dikenal merugikan negara, merusak lingkungan, serta berdampak negatif bagi daerah, namun di lapangan justru terlihat berlangsung tanpa hambatan berarti.

Di lapangan masyarakat melihat seolah-olah mereka bebas tampil dan beraktivitas. Bahkan muncul kesan hubungan mereka dengan aparat terlihat mesra. Ini yang menimbulkan pertanyaan di publik,” tegasnya.

Menurut Daniel, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi adanya pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal. Ia menegaskan aparat penegak hukum seharusnya bertindak tegas jika memang kegiatan tersebut melanggar aturan.

Kalau itu ilegal, tentu harus ditindak. Jangan sampai masyarakat menilai ada pembiaran, bahkan ada kesan seperti dipelihara. Ini berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa jika fenomena ormas yang berkaitan dengan kegiatan ilegal dibiarkan, bukan tidak mungkin ke depan akan muncul berbagai organisasi serupa yang bergerak di aktivitas melanggar hukum lainnya.

Kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin nanti muncul ormas-ormas lain yang berbasis kegiatan ilegal. Misalnya ormas sabung ayam, ormas balap liar, ormas judi online, bahkan bisa saja berkembang menjadi kartel atau mafia-mafia yang menguasai aktivitas ilegal di Ketapang,” ujarnya.

Selain merugikan negara, Daniel menegaskan aktivitas PETI juga berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan, seperti pencemaran sungai dan kerusakan hutan yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.

Sebagai putra daerah asli Ketapang, Daniel meminta aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk bersikap tegas dalam mengambil kebijakan agar tidak ada kesan pembiaran terhadap aktivitas ilegal tersebut.

Sebagai putra daerah asli, saya meminta aparat keamanan dan pemerintah daerah tegas dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai ada kesan membiarkan atau bahkan memelihara kegiatan seperti ini. Jika dibiarkan tumbuh subur dan semakin besar, dampaknya bisa fatal bagi daerah kita,” ujarnya.

Daniel juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada sejumlah lembaga tinggi negara untuk meminta penjelasan terkait legalitas organisasi yang berkaitan dengan kegiatan ilegal.

Kami berencana menyurati DPR RI, Mabes Polri, TNI, Kementerian ESDM, Kementrian Hukum hingga Presiden. Kami ingin meminta penjelasan, apakah di republik ini sudah boleh mendirikan organisasi yang berkaitan dengan kegiatan ilegal?”tegasnya.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar ada kepastian hukum serta kejelasan sikap negara terhadap fenomena yang dinilai dapat merusak tatanan hukum dan kehidupan masyarakat di daerah.

Kami ingin ada kejelasan. Negara harus tegas terhadap kegiatan ilegal yang merugikan negara, seperti yang terjadi di daerah Ketapang saat ini.

Dan ini demi menjaga lingkungan,” pungkasnya.