SD Plus Melati Gelar “MARVELATI”, Pendidikan Tetap Berjalan di Tengah Persoalan Aset

Posted by: FHM Februari 02, 2026 Posting Komentar

Kalimantan Timur — Yayasan Melati melalui SD Plus Melati tetap menggelar perayaan milad bertajuk “MARVELATI: Unleash Your Inner Hero” pada 2–7 Februari 2026, meskipun saat ini yayasan sedang menghadapi persoalan hukum terkait hak aset lahan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan ini menjadi penegasan bahwa Yayasan Melati tetap mengutamakan keberlangsungan dunia pendidikan dan kepentingan peserta didik, di tengah dinamika persoalan yang sedang dihadapi.

Perwakilan Yayasan Melati dalam keterangannya menyampaikan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi korban dari sengketa aset.

“Yayasan Melati tetap menggelar kegiatan pendidikan dan pengembangan karakter siswa, meskipun saat ini kami sedang tersandung persoalan hak aset dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kelangsungan dunia pendidikan yang telah kami jalankan selama ini,” ujarnya.

Yayasan Melati juga menegaskan sikap terbuka dan kooperatif terhadap pemerintah. Apabila lahan yang saat ini digunakan dinyatakan sebagai tanah negara dan akan dimanfaatkan oleh pemerintah, yayasan menyatakan tidak menolak. Namun, yayasan meminta agar bangunan dan keberlangsungan pendidikan yang telah berjalan dapat dipertimbangkan secara adil.

“Kami tidak menolak apabila tanah tersebut digunakan oleh negara, namun kami berharap bangunan Yayasan Melati dapat dipertimbangkan untuk direlokasi atau diberikan penggantian yang layak, dengan mengedepankan asas manfaat dan kemanusiaan, terutama demi masa depan anak-anak,” lanjutnya.

Perayaan MARVELATI sendiri diisi dengan parade siswa berkostum tematik, pentas seni, serta berbagai kegiatan edukatif yang menonjolkan kreativitas dan karakter peserta didik. Kegiatan ini mendapat dukungan dari orang tua, guru, serta mitra pendidikan yang selama ini berkolaborasi dengan SD Plus Melati.

Yayasan Melati berharap pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang bijaksana, humanis, dan berpihak pada keberlanjutan pendidikan, sehingga proses belajar-mengajar dapat terus berjalan tanpa mengorbankan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.