Berdasarkan hasil pemantauan dan temuan inspektorat di berbagai daerah (termasuk laporan terkait penggunaan Dana Desa), memang ditemukan sejumlah penyimpangan dalam proyek pembangunan sarana pendidikan dan rumah belajar desa.
Berikut adalah beberapa temuan umum Inspektorat terkait pembangunan rumah belajar atau sekolah di tingkat desa:
Pembangunan Fisik Tidak Sesuai Spesifikasi (Volume Kurang): Inspektorat sering menemukan bangunan fisik (gedung sekolah/rumah belajar) yang tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya (RAB) atau volume bangunan kurang dari yang dianggarkan.
Ketidaksesuaian Juknis (Petunjuk Teknis): Pembangunan dilakukan tidak berdasarkan standar kelayakan, atau penggunaan Dana Desa untuk sarana yang tidak menjadi prioritas. seperti membangun Toilet
Penyalahgunaan Dana (Korupsi): Ditemukan adanya pemotongan dana bantuan pembangunan oleh oknum aparat desa, yang mengakibatkan kualitas bangunan rendah atau tidak selesai.
Masalah Lahan Pembangunan: Pembangunan sekolah atau rumah belajar dilakukan di atas tanah yang bermasalah atau tidak jelas kepemilikannya.
Keterlambatan Pengerjaan: Pembangunan ikon atau gedung desa (termasuk sarana pendidikan) menggunakan anggaran tahun berjalan namun dikerjakan pada tahun berikutnya, yang melanggar aturan pengelolaan keuangan desa.
Tindakan Inspektorat:
Inspektorat umumnya melakukan audit investigatif, meminta pengembalian kerugian negara ke kas desa, dan dalam kasus berat, menyerahkan temuan kepada Aparat Penegak Hukum (APH
Posting Komentar untuk "BLT & Dana Desa Tak Tepat Sasaran Siapa diuntungkan ??"