BBWS VIII Sumatera Selatan Bungkam, Terkesan Raup Miliaran Rupiah

Posted by: Danelkaboki Desember 27, 2025 Posting Komentar

OKI, Indometro.id-

Lagi lagi soal proyek revitalisasi Danau Teloko di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali menuai sorotan masyarakat. Selain azas manfaatnya hingga saat ini belum terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Nilai pagu dan HPS proyek yang cukup fantastis yang menelan anggaran yaitu sebesar Rp23.499.535.91 dan Rp23.500.000.000. Dengan nilai kontrak sebesar Rp14.564.928.000,00, sungguh selisih anggaran yang perlu Aparat Penegak Hukum (APH) menindaklanjutinya.

Hal inipun tidak luput dari sorotan Tim Investigasinya Lembaga Masyarakat (LSM) Mitra Mabes, Ollan SP, dimana dirinya mempertanyakan mengapa nominal penawaran yang sudah tertera dan tidak bisa diubah. Bisa bisanya nilai anggaran awal sebesar Rp23,5 miliar menjadi Rp14,5 miliar,

" Dalam LPSE, nominal penawaran sudah tertera dan tidak bisa diubah. Lah, mengapa bisa nilai Rp23,5 miliar berubah menjadi Rp14,5 miliar? Selisihnya itu ke mana?” ujarnya.

Apabila proyek terbukti menimbulkan kerugian negara atau penyalahgunaan anggaran, APH perlu mengusut tuntas hal tersebut, yang bisa saja ada indikasi korupsi anggaran negara hingga miliaran rupiah.

Selain itu pula, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum pasal 4 bahwa, Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai, diantaranya yaitu, Pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Namun kenyataannya para pekerja tidak begitu melengkapi diri mereka dengan pelindung keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Lalu, Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air. Hingga saat ini menurut informasi masyarakat sekitar tidak dilibatkan dalam pengelolaannya.

Hingga berita ini terbit, pihak terkait belum dapat bertemu dikonfirmasi. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) VIII Sumatera Selatan, Agus Safari, melalui Humas instansi setempat, Febrian Nando, saat dihubungi melalui via telepon (0821-8083-3XXX) tidak merespon sehingga persoalan proyek danau Teloko tersebut terkesan memang ada yang ditutupi dan menyalahi peraturan yang ada.