PALI, Indometro.id , 11 februari 2025 -Konflik antara warga Desa Semangus, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, dengan kawanan gajah liar yang merusak kebun dan hampir memasuki pemukiman semakin memanas. Warga menuding aktivitas PT Musi Hutan Persada (MHP) sebagai penyebab utama konflik ini. Pasalnya, perusahaan kehutanan tersebut dianggap telah menghilangkan habitat alami gajah dan satwa liar lainnya, sehingga memaksa mereka berpindah ke pemukiman warga.
Dalam rapat yang digelar di DPRD Kabupaten PALI pada Senin, 10 Februari 2025, sekitar pukul 13.00, pihak PT MHP yang diwakili Ir. Harnadi Panca Putra menyatakan telah berupaya menangani permasalahan ini dengan mendatangkan anggota Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) ke wilayah terdampak untuk menindaklanjuti keluhan warga.
Ketua DPRD PALI: MHP Harus Bertanggung Jawab!
Ketua DPRD Kabupaten PALI, Ubaidillah, S.H., menegaskan bahwa PT MHP harus benar-benar menjalankan komitmennya dalam menjaga keseimbangan lingkungan, termasuk hutan konservasi yang menjadi habitat gajah. Jika perusahaan tidak menunjukkan keseriusan, DPRD akan mengambil langkah tegas.
.png)
"Kami yakin MHP memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi masalah hutan konservasi. Namun, bila MHP tidak konsisten, kami akan memanggil kembali pihak perusahaan dan menuntut mereka untuk bertanggung jawab. Kami tegaskan kembali, MHP tidak bisa lepas tangan begitu saja," tegasnya.
Senada dengan Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, S.H., M.H., menegaskan bahwa PT MHP memiliki kewajiban besar terhadap kelestarian hutan yang mereka kelola.
"MHP berkomitmen kepada negara, dan hutan yang mereka tanam juga milik negara. Artinya, mereka harus menjaga kelangsungan ekosistem. Jika konservasi ini dihabisi, maka habitat alami gajah dan satwa liar lainnya akan terganggu dan justru berkonflik dengan masyarakat. Jika MHP lalai dalam kewajiban ini, maka kita akan melaporkan hal ini ke pemerintah pusat," ungkapnya.
Kades Semangus: Warga Butuh Solusi Nyata, Bukan Sekadar Janji!
Kepala Desa Semangus, Lian Sasnadi, menilai bahwa selama ini warga hanya mendapat janji-janji kosong dari PT MHP. Menurutnya, perusahaan lebih banyak memberikan pernyataan normatif tanpa langkah konkret di lapangan.
"Kami sudah lelah dengan pernyataan yang tidak ada buktinya. Warga butuh solusi nyata! Gajah-gajah ini sudah masuk ke kebun, menghancurkan hasil panen, bahkan mulai mendekati pemukiman. Jangan sampai ada korban jiwa baru pihak perusahaan dan pemerintah benar-benar turun tangan," tegasnya.
Lebih jauh, Lian Sasnadi mengungkapkan bahwa bukan hanya gajah yang terdampak akibat penggundulan hutan konservasi. Banyak hewan lain seperti babi hutan, ular, bahkan harimau juga mulai terlihat di sekitar pemukiman warga.
"Sejak hutan konservasi ini dirusak, bukan hanya gajah yang keluar, tetapi juga hewan lain. Masyarakat kini tidak hanya kehilangan hasil kebun, tetapi juga harus hidup dalam ketakutan setiap hari," ungkapnya.
Warga: MHP Biang Kerok Konflik Ini!
Warga Desa Semangus semakin geram dengan PT MHP yang dianggap sebagai penyebab utama konflik ini. Mereka menuntut perusahaan segera mengambil tindakan untuk mengembalikan habitat satwa liar dan menjauhkan gajah dari pemukiman warga.
"Kami tidak mau terus jadi korban! Kami ingin PT MHP bertanggung jawab dan segera mengatasi masalah ini. Kalau mereka tidak mampu, lebih baik mereka angkat kaki dari sini!" ujar salah satu warga dengan nada kesal.
Dengan meningkatnya tekanan dari warga dan DPRD, PT MHP kini berada dalam sorotan. DPRD Kabupaten PALI menegaskan akan terus mengawal permasalahan ini dan tidak akan segan mengambil langkah hukum jika perusahaan terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya.
Konflik ini menjadi bukti bahwa eksploitasi hutan tanpa pengelolaan yang baik akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Kini, warga hanya bisa menunggu, apakah PT MHP benar-benar akan bertindak, atau kembali melempar janji tanpa kepastian.
(Riko Eriyadi)
Posting Komentar untuk "DPRD PALI Tegaskan PT MHP Harus Bertanggung Jawab atas Konflik Gajah Liar"