Desa Prapat Tunggal Terima Tim Monitoring Dan Evaluasi APBDES Tahun 2024

Daftar Isi

Bengkalis, Indometro.id - Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas administrasi pemerintahan desa, Kecamatan Bengkalis mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi APBDES tahun 2024 di desa Prapat Tunggal, Senin (10/06/2024). 

Dalam kegiatan ini di dipimpin oleh Camat Bengkalis yang diwaikili Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Fitra Rama yang turut didampingi oleh beberapa staf kecamatan, Korcam, Pendamping Desa serta Perangkat Desa Prapat Tunggal.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa administrasi desa Prapat Tunggal Kecamatan Bengkalis berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selama kegiatan berlangsung, Tim dari Kecamatan Bengkalis melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek administrasi, termasuk pengelolaan keuangan desa, pencatatan surat masuk dan keluar, Kegiatan Ketahanan Pangan, Pembangunan serta dokumentasi kegiatan desa. Selain itu, tim juga memberikan bimbingan teknis terkait pengelolaan arsip dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi desa.

Dalam sambutannya, Camat Bengkalis yang diwakili Sekcam Fitra Rama menekankan pentingnya administrasi yang tertib dan transparan.

 "Administrasi yang baik adalah kunci dari pelayanan publik yang efektif. Kami berharap Desa Prapat Tunggal dapat menjadi contoh dalam hal pengelolaan administrasi yang profesional dan transparan," kata Fitra Rama.

Pj. Kepala Desa Prapat Tunggal, Bapak Muhmmad Dodi Islami, menyambut baik kegiatan monev ini dan berterima kasih atas bimbingan yang diberikan.

"Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami. Dengan adanya monitoring dan evaluasi, kami dapat mengetahui kekurangan dalam administrasi dan segera melakukan perbaikan," ujarnya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) administrasi kantor di Desa Prapat Tunggal diakhiri dengan penyampaian Hasil Monev antara tim monev dan perangkat desa. Kecamatan Bengkalis berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan bimbingan kepada desa-desa di wilayahnya guna mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.**