Di hadapan pimpinan Rapat DPRD bersama Bupati dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kantor di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Syafroni mengatakan, "Saya anggota DPRD merasa kecewa terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, dimana ada oknum perusahaan yang melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,( PKWT) langsung melalui dinas tenaga kerja provinsi.
Seharusnya melalui ke Disnaker Kabupaten Bengkalis, karena perusahaan tersebut berkantor di wilayah Kabupaten Bengkalis, memangnya Disnaker Bengkalis ni hanya numpang nama saja," kesalnya.
Salah satu perusahaan yang langsung melalui Provinsi ini adalah PT. Bohai Drilling Service Indonesia (BDSI) yang berkantor di Kec. Bathin solapan Kec. Mandau, kita sudah sampaikan kepada bupati, dan kawan-kawan DPRD agar bisa ditindaklanjuti perusahaan ini," tegasnya.
"Sangat disayangkan Pihak dari PHR bisa menerima PKWT tanpa ada daerah Bengkalis, saya berharap pihak Disnaker provinsi bisa bekerja sama dengan daerah sehingga nanti tidak ada kecurigaan," ungkap Syafroni di dalam rapat Paripurna.
