INDOMETRO.id Tanggamus - Kepala Kejaksaan negeri (Kejari) Tanggamus Yunardi SH MH tegas mengatakan jika memang ditemukan dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) apa lagi ada juga nama KPM tapi tak pernah menerima bantuan tersebut maka itu jadi atensi kami.
Hal tersebut di sampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus di ruang kerjanya saat bertemu awak media dan Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara (LPAKN RI) PRO JAMIN . Senin (21/8/2023)
Menurut Yuniardi Dana Desa yang tujuan nya untuk masyarakat dalam hal ini BLTDD itu sama sekali tidak boleh di potong potong apa lagi KPM nama nya masuk sebagai penerima akan tetapi KPM tersebut tidak pernah menerima , jadi kalau sampai ada temuan seperti ini dan terbukti, ya pasti akan kami atensi kan karena BLTDD mutlak milik KPM
Kalau masalah BLTDD itu sudah sangat jelas bantuan BLT DD tidak bisa di potong-potong harus tepat sasaran pada masyarakat yang nama nya masuk sebagai penerima bantuan apa lagi bantuan tersebut tidak di berikan pada KPM sebagai penerima .tegas nya
Untuk menindak lanjuti laporan tersebut tim Intel kita akan segera turun untuk menindaklanjuti laporan dugaan ini dan kami akan secepatnya memberitahu pada Inspektorat kami juga harus bersama sama dengan APIP karena ini dana yang di anggarkan melalui Dana Desa
Yang jelas terkait laporan dari teman teman Lembaga LPAKN RI PRO JAMIN pasti kita tindak lanjuti apa bila benar BLTDD di potong apa lagi bantuan tersebut tidak di berikan bahkan ada juga yang di bagi dua , jika memang ada kejadian seperti itu maka itu akan jadi atensi kami
Tak ada masalah sekali pun pemerintah Pekon tersebut telah memberikan bantuan BLT pada KPM tapi setelah mencuat lebih dulu itu tetap akan kita proses yang intinya mereka memberikan BLT setelah terbit berita nya jadi kalau tidak mencuat apa kah mereka akan berikan batuan tersebut pada penerima . pungkasnya
Ditempat terpisah tim Lembaga LPAKN RI PRO JAMIN mengungkapkan kami sangat berharap pada pihak Kejari supaya benar bener menindaklanjuti laporan kami supaya semua nya jelas agar masalah yang selama ini mencuat di Pekon Ampai Kecamatan Limau menjadi jelas dan terang
Menurut helmi semua yang selama ini baik dari BLTDD tahun anggaran 2021- 2022 mau pun anggaran yang lain nya seperti pembelian bibit pinang yang menelan anggaran Dua ratus juta lebih dan juga terkait pembukaan badan jalan yang menghabiskan BBM Solar mencapai 40,50 Liter itu sudah saya jelaskan semua di hadapan pak Yunardi selaku kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten Tanggamus.
Bahkan tak hanya itu saja yang saya sampaikan sama pak Yuniardi terkait banyak nya dugaan kejanggalan anggaran dan potong BLTDD yang berpariasi nominal nya dari 25000 - 30000 rupiah per KPM ini diduga semua yang di lakukan oleh kepala Pekon Ampai Joni Saputra .pungkasnya
Tim
