Ads:
.png)
Bengkalis,indometro.id -
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat Kabupaten Bengkalis mendapatkan program Rehabilitasi Mangrove periode 2020-2021 dengan luas lahan mencapai 1.292 hektare.
Program ini merupakan bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah, dengan total luas lahan mencapai 34.250 hektare di seluruh Indonesia.
Pada beberpa waktu yang lalu presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja agenda menanam Mangrove di pantai wisata Raja Kecik desa Muntai Barat kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, 28 September 2022.
Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan bermacam cara terus berjuang dan berupaya untuk menyelamatkan pulau Bengkalis dari wilayah terdepan kedaulatan Indonesia dari abrasi pantai.
Tapi hal ini berbeda dengan pengusaha tambah udang yang ada dikabupaten bengkalis terus membabat terus hutan Mangrove sampai bibir pantai perbatasan (HPT) Hutan Produktif Terbatas, dilokasi diantaranya di wilayah kecamatan Bengkalis, seperti Desa Sebauk, Desa Senerak, Desa Air Putih, Desa Penampi dan Desa Pematang Duku
Berbeda pengusaha tambah udang di Desa Air Putih jalan Syahbandar II salah satu pengusaha tambak udang merusak Aset Daerah kabupaten Bengkalis.
Hasil pantauan tim investigasi di lapangan wartawan dan LSM Senin (11/10/2021). Pengusaha Tambak Udang tersebut diduga ingin melancarkan aktivitasnya untuk membangun tambak tersebut merusak Fasilitas milik Pemkab Bengkalis terletak di desa Air Putih kecamatan Bengkalis.
Nah dari hal ini menjadi pertanyaan bagaimana sikap DLH Kabupaten Bengkalis dan Penegak Hukum terkait pengusaha Tambak Udang yang menggarap hutan mangrove di wilayah Pulau Bengkalis, sedangkan Presiden RI menanam Mangrove 20 ribu batang di pantai wisata Raja Kecik.
Ditempat terpisah, media ini mencoba mendatangi kantor Bea Cukai Bengkalis bidang Humas, Mulia Sinambela menjelaskan bawah sebelum memang benar kantor tersebut ingin di kasi ke Bae cukai Bengkalis.
Tetapi pihak Bea Cukai Bengkalis belum menerima bangunan tersebut, atau serah terima. untuk pembongkaran pagar tersebut masih hak Pemkab Bengkalis, "terang Humas Bea Cukai Bengkalis, Rabu (13/10/2021).
Sebelumnya dilansir liputan6.com Pada 22 April 2021, Lembaga pemerhati lingkungan ini mendesak Presiden bukan hanya sekadar menanam tapi juga memastikan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di Bengkalis berjalan efektif.
Wakil Koordinator Jikalahari Okto Yugo Setiyo meminta Jokowi menghentikan alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak udang di Kabupaten Bengkalis. Kemudian memastikan kerjasama untuk menghentikan abrasi antara Pemerintah Bengkalis dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) terealisasi.
Sebab, kata Okto, khusus di Pulau Bengkalis, abrasi mencapai 10-15 meter per tahun akibat mangrove ditebang untuk panglong arang dan tambak udang oleh cukong.
sambung Okto, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menerima kunjungan sejumlah pengusaha tambak udang di Bengkalis.
Saat itu, Bagus menyampaikan, investor yang ingin memberikan kontribusi untuk masyarakat Bengkalis adalah suatu anugerah yang harus difasilitasi dan disambut baik.
"Kala itu, Bagus juga berjanji akan merumuskan peraturan bupati yang mempermudah investasi budidaya ikan atau udang," jelas Okto.
Menurut Okto, pernyataan Bagus Santoso bertentangan dengan MoU antara BRGM dengan Bupati Bengkalis pada 23 April 2021 perihal melaksanakan restorasi gambut dan mangrove serta menangani abrasi di sekitar Bengkalis dan Rupat dengan anggaran Rp400 miliar.**
Anang
