Ads:
.png)
Banda Aceh, Indometro.id -
Sehubungan dengan diberlakukannya UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batu Bara dan Mineral, disarankan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk duduk bersama melakukan koordinasi.
Pernyataan tersebut, disampaikan Kepala Ombudsman RI Aceh, Dr. Taqwaddin, dalam Diskusi Multi Pihak dengan tema Kolaborasi Mendorong Tata Kelola Pertambangan Minerba pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 di Aceh, Rabu (28/06/2021),di Banda Aceh.
“Hal ini perlu dilakukan karena UU 3/2020 tersebut dalam Pasal 173-nya mengeksplisitkan bahwa bagi Provinsi Aceh terkait perihal pertambangan mengacu pada UUPA. Sehingga kini sudah saatnya bahwa urusan pertambangan sesuai kewenangannya dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota”
Selain alasan juridis tersebut, Taqwaddin juga menyampaikan, dalam beberapa tahun ini, pasca berlakunya UU No 23 Tahun 2014, semua kewenangan pertambangan yang dulunya menurut UUPA ada pada pemerintah kabupaten/kota, dihilangkan dan ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Karenanya, semua izin usaha pertambangan mesti diterbitkan oleh gubernur atau menteri.
“Menurut hasil kajian Ombudsman RI Aceh pada tahun 2018, dampak faktual dari ketentuan ini (UU 23/2014) telah menyebabkan prosedur pengurusan izin pertambangan menjadi makin panjang dan mahal. Akibatnya, makin sedikit usaha pertambangan mineral bebatuan yang legal dan procedural di kabupaten/kota” terang Taqwaddin.
Menurut Taqwaddin, dari aspek pengawasan lingkungan, fakta lapangan menunjukkan akhir-akhir ini kerusakan lingkungan akibat usaha tambang bebatuan di daerah semakin parah, semnetara fungsi pengawasan makin melemah.
“Aparat kabupaten tidak lagi melakukan pengawasan dengan alasan mereka tidak memiliki kewenangan, akibatnya, para pemain tambang pun makin “menggila” dan lingkungan menjadi korban. Aktivis dan akademisi lingkungan hanya bisa berdiskusi dan berkoar-koar di pusat ibukota provinsi. Sementara kerusakan lingkungan terus terjadi, mengorbankan warga masyarakat kabupaten/kota”, urai Dosen Senior di Fakultas USK ini.
Lebih jauh dijelaskannya, situasi ini menjadi makin buruk selama tidak ada lagi Dinas Pertambangan di Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan aparatur pengawas tambang hanya ada dalam jumlah terbatas pada Dinas ESDM di Pemerintah Provinsi Aceh.
“Dari aspek kemanfaatan bagi masyarakat. Fakta selama ini bahwa daerah kabupaten/kota dan masyarakatnya nyaris tidak mendapat apa-apa dari usaha tambang yang terus marak tanpa izin”, tambahnya
Tidak ada dasar hukum melakukan pungutan apapun, sebut Taqwaddin, yang memberi manfaat bagi kabupaten, Pemkab hanya siap-siap menerima dampak negative berupa potensi bencana, tanpa bisa menarik retribusi apapun.
“Mengacu pada dasar normaif dan fakta di atas, saya sarankan agar urusan tambang harus dikembalikan kewenangannya kepada pemerintah kabupaten/kota. Segeralah pemkab/pemko bertindak secara proaktif dan progessif”, pungkas Taqwaddin.
