Ads:
.png)
 |
| ist |
MEDAN, INDOMETRO.ID – Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan hasil final penilaian terhadap 615 rumah sakit se-Indonesia untuk dilakukan penyesuaian terhadap peringkat kelas atau tipe di Sumut, ada 26 rumah sakit yang dilakukan penyesuaian, di mana 10 di antaranya dipastikan mengalami penurunan dan 16 dilakukan pembinaan oleh Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota selama kurun waktu setahun.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Medan, dr Wijaya Juwarna mengaku, hal itu akan memberikan dampak karena para dokter saat ini mulai beramai-ramai bermigrasi, khususnya untuk berpraktik di rumah sakit kelas B.
Dikatakannya, penurunan kelas yang terjadi pada rumah sakit maka otomatis jasa medis yang diterima dokter akan juga turun. Padahal, di sisi lain dokter tetap dituntut bekerja secara profesional walaupun jasa yang didapatkan dianggap tidak sesuai.
“Risiko besar, tapi dokter mendapatkan jasa medis yang minim. Apalagi, rumah sakit tempat praktiknya turun kelas hingga peringkat D.
Makanya, mau tidak mau untuk menafkahi keluarga, para dokter harus mencari penghasilan yang lebih besar yakni di rumah sakit kelas B,” tuturnya.
Pun begitu, kata dr Wijaya, dokter yang bermigrasi tidak serta merta meninggalkan tempat praktiknya. Sebab, satu orang dokter secara aturan diizinkan berpraktik di tiga tempat.
Hanya saja, aktivitas dokter di kelas D tentunya akan berkurang lantaran lebih fokus untuk praktik pada rumah sakit kelas yang lebih baik.
“Kalau dokternya PNS di rumah sakit daerah dan rumah sakitnya sudah turun kelas ke D, maka sifatnya tidak intens. Karena, akan lebih memilih berpraktik di rumah sakit peringkat lebih baik misalnya kelas B,” cetusnya.
Menurutnya, dokter yang berpraktik di kelas D bila menerima pasien kemungkinan akan lebih memilih untuk merujuk pasiennya ke rumah sakit kelas B.
Rumah sakit rujukan itu bisa saja dokter tersebut juga yang menjadi dokternya, tetapi dengan jasa medis yang lebih tinggi serta peralatan yang lebih lengkap. “Bukan berarti meninggalkan idealisme kedokterannya, namun di satu sisi ada keluarga yang harus dinafkahi. Jadi, hal ini tidak bisa disalahkan,” pungkas Wijaya.
Sebelumnya, diketahui 26 rumah sakit yang mengalami penurunan kelas ini terdiri dari 1 dari kelas A ke B. Selanjutnya, 4 dari B ke C.
Kemudian, 5 dari C ke D.
Sedangkan 16 rumah sakit yang mendapatkan pembinaan merupakan kelas C dan D.
Dari jumlah rumah sakit yang turun kelas di Sumut, terbanyak berasal dari Kota Medan yang berjumlah 7 dan 3 mendapatkan pembinaan.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan mengaku melakukan komunikasi dengan kepada kepala daerah.
Hal ini terkait mendorong pemenuhan kekurangan-kekurangan yang ada pada rumah sakit tersebut, yakni menyangkut soal sumber daya manusia dan aplikasi pengelolaan sarana prasarana dan alat kesehatan.
“Dengan komunikasi yang dilakukan akan diketahui bagaimana keinginan kepala daerah dalam menyikapi penurun kelas di daerahnya seperti apa,” ucapnya.
Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Sumut, dr Azwan Hakmi Lubis mengatakan, dengan penurunan kelas yang terjadi ini dampaknya ialah biaya yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan akan diturunkan dari kelas sebelumnya.
Meski begitu, diharapkan tidak terikut terhadap kualitas pelayanannya.
“Walau biaya yang didapatkan turun, namun jangan sampai pelayanan ikut turun. Akan tetapi, harus tetap maksimal,” ujarnya.
Berita ini telah di terbitkan dan bersumber darisumutpos
