Ads:
.png)
 |
Marapusuk Siregar yang juga narasumber dalam kegiatan itu menyampaikan, Pemko Tebing Tinggi sangat menyambut baik Bimtek tersebut karena selama ini dana hibah sering dianggap dihabiskan begitu saja tidak ada pertanggungjawabannya.
Padahal dalam setiap penggunaan dana anggaran harus ada pertanggungjawaban penggunaannya. Di rumah tangga saja ada pertanggungjawaban penggunaan anggaran, apalagi menyangkut anggaran pemerintahan.
Diakui oleh Marapusuk yang juga Ketua Tim Auditor Internal KONI bahwa Pemko Tebing Tinggi pada 2 (dua) tahun lalu memperoleh status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kini turun ke wajar dengan pengecualian (WDP). Ternyata hal itu dikarenakan adanya pengembalian anggaran.
Sebelumnya, Ketua Umum Koni Tebing Tinggi, Parlindungan, mengatakan, Bimtek dilaksanakan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan serta meminimalisir temuan BPK, khususnya dalam penggunaan anggaran di KONI Tebing Tinggi.
"Jadi harus sesuai antara program dengan anggaran yang digunakan. Yang diterima disesuaikan dengan program penggunaannya. Jadi tahun ini kita perbaiki lagi tata pengelolaan keuangan kita, khususnya penggunaan dana hibah pengkot, pengcab dan cabor yang dialokasikan melalui Koni Tebing Tinggi," imbuhnya.
