 |
| Foto |
TEBINGTINGGI,INDOMETRO.ID - DPD LSM LIRA kota Tebing Tinggi tidak pernah merasa lelah dan jenuh mengawal penggunaan anggaran negara yang begitu besar di kota adipura ini.
Demikian ujar Wali kotanya Ratama Saragih yang juga penggiat layanan publik sebagai jejaring ombudsman perwakilan Sumatera Utara di temui di ruang tunggu kantor BPK perwakilan Sumatera Utara kamis (15/11) Jl. Imam Bonjol medan.
Bahkan tambahnya Lira Tebing Tinggi sudah menjadi responden resmi dari badan pemeriksa keuangan perwakilan Sumatera Utara untuk tujuan penilaian kepuasan Layanan publik yang di lakukan BPK perwakilan Sumut.
Wali kota Lira Tebing Tinggi Ratama Saragih sudah pernah dimintai pendapatnya oleh lembaga survei dan kantor kementerian PAN.RB tentang mutu Layanan BPK perwakilan Sumatera Utara.
Bahkan Lira Tebing Tinggi bersama kepala badan pemeriksa keuangan perwakilan Sumatera Utara dan auditornya telah menggelar temuan di ruang rapat kantor BPK sumut februari 2018 yang lalu.
Dari hasil pertemuan tersebut banyak fakta dan temuan yang didapat terkait penyalah gunaan anggaran negara khususnya untuk kota Yang dijuluki kota Lemang ini, Banyak potensi kerugian negara bahkan tidak jarang di dapati temuan kerugian negara yang harus dikembalikan oleh penyedia barang dan Jasa.
Seperti diketahui bahwa BPK perwakilan Sumatera Utara sudah memberikan LHP atas laporan keuangan APBD kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2017 yang mendapat penilaian wajar dengan pengecualian (WDP) alias raport MERAH.
Ini memberi syarat bahwa pemko Tebing Tinggi berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum yakni merugikan anggaran negara, lalu kalau sudah begini apa yang harus dilakukan..?
Jawabanya pastilah terpulang kepada kemauan untuk bersih-bersih serta menjadikan hukum sebagai paglima tertinggi.
Namun jika masyarakat tidak kritis dan berani maka bisa dipastikan makin banyaklah uang rakyat yang ditelap oleh Penjahat Koruptor.
