 |
| Rapat MPR |
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, MPR melaksanakan sidang tahunan sebagai mandat dari Tata Tertib MPR. Sidang tahunan MPR dilaksanakan agar masyarakat mengetahui apa yang sudah dilakukan lembaga negara.
"Sebab MPR merupakan perwakilan kedaulatan rakyat. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dalam Tata Tertib MPR disebutkan MPR memfasilitasi lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja kepada publik. Ini bukan forum pertanggungjawaban atau untuk mengadili apa yang sudah atau belum dilakukan lembaga negara," jelasnya dalam program Bincang Kita dengan tema 'Bincang Kita adalah Menjelang Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR' di studio Kompas TV, Jakarta, Senin (13/8).
Laporan kinerja lembaga negara, lanjut Zulkifli, disampaikan presiden sebagai kepala negara dan eksekutif pemerintahan.
"Ini karena kedudukan lembaga negara setara sehingga presiden pun berhak untuk mewakili lembaga negara lainya untuk menyampaikan laporan kinerja. Ini sudah menjadi kesepakatan politik. Masyarakat perlu mengetahui apa yang sudah dilakukan lembaga negara. Ini disampaikan oleh presiden sebagai kepala negara karena waktunya pendek," paparnya.
Zulkifli menambahkan dalam rapat gabungan antara pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD terakhir, sidang tahunan MPR akan mengesahkan pembentukan Panitia Ad Hoc I dan Panitia Ad Hoc II. Panitia Ad Hoc I bertugas menyiapkan haluan negara. PAH II bertugas membuat rekomendasi dan menyempurnakan Tata Tertib MPR.
"Rekomendasi dari MPR periode sebelumnya kita tindak lanjuti. Pada MPR periode 2014-2019 ini sudah harus ada hasilnya yaitu pokok-pokok mengenai haluan negara. Jadi, pada akhir MPR periode 2014-2019 ini sudah ada hasilnya yaitu pokok-pokok mengenai haluan negara. Jika ada kesepakatan politik bisa dilanjutkan dengan amandemen, jika tidak dilanjutkan pun sudah ada bahannya (pokok-pokok haluan negara)," jelasnya.
Dalam Sidang Tahunan MPR, Zulkifli akan menyampaikan pidato. Salah satunya soal harapan kepada masyarakat untuk tidak mencemari udara Indonesia dengan kebencian, SARA, dan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan.
"Karena tugas MPR adalah mengawal Pancasila dan menjaga konstitusi serta kebersamaan Merah Putih, saya akan menyampaikan kepada masyarakat, termasuk partai politik dan pendukung kandidat presiden dan wakil presiden untuk tidak mencemari udara Indonesia ini dengan kebencian, memakai SARA serta menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan. Pilihan boleh berbeda tapi Merah Putih kita sama. Kita punya tanggung jawab moral individu terhadap siapapun untuk tidak mencemari udara Indonesia dengan kebencian," katanya.
Menurut Zulkifli, kontestasi dalam demokrasi adalah sesuatu hal biasa. Tiap lima tahun dilakukan pemilihan untuk pergantian pemimpin.
"Itu adalah kontestasi antar kita. Joko Widodo adalah kader terbaik Indonesia. Prabowo juga kader terbaik Indonesia. Keduanya bukan orang lain. Kita mengharapkan pemilihan yang berkualitas, bukan meningkatkan saling benci," imbuhnya.(rmol)
"Sebab MPR merupakan perwakilan kedaulatan rakyat. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dalam Tata Tertib MPR disebutkan MPR memfasilitasi lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja kepada publik. Ini bukan forum pertanggungjawaban atau untuk mengadili apa yang sudah atau belum dilakukan lembaga negara," jelasnya dalam program Bincang Kita dengan tema 'Bincang Kita adalah Menjelang Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR' di studio Kompas TV, Jakarta, Senin (13/8).
Laporan kinerja lembaga negara, lanjut Zulkifli, disampaikan presiden sebagai kepala negara dan eksekutif pemerintahan.
"Ini karena kedudukan lembaga negara setara sehingga presiden pun berhak untuk mewakili lembaga negara lainya untuk menyampaikan laporan kinerja. Ini sudah menjadi kesepakatan politik. Masyarakat perlu mengetahui apa yang sudah dilakukan lembaga negara. Ini disampaikan oleh presiden sebagai kepala negara karena waktunya pendek," paparnya.
Zulkifli menambahkan dalam rapat gabungan antara pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD terakhir, sidang tahunan MPR akan mengesahkan pembentukan Panitia Ad Hoc I dan Panitia Ad Hoc II. Panitia Ad Hoc I bertugas menyiapkan haluan negara. PAH II bertugas membuat rekomendasi dan menyempurnakan Tata Tertib MPR.
"Rekomendasi dari MPR periode sebelumnya kita tindak lanjuti. Pada MPR periode 2014-2019 ini sudah harus ada hasilnya yaitu pokok-pokok mengenai haluan negara. Jadi, pada akhir MPR periode 2014-2019 ini sudah ada hasilnya yaitu pokok-pokok mengenai haluan negara. Jika ada kesepakatan politik bisa dilanjutkan dengan amandemen, jika tidak dilanjutkan pun sudah ada bahannya (pokok-pokok haluan negara)," jelasnya.
Dalam Sidang Tahunan MPR, Zulkifli akan menyampaikan pidato. Salah satunya soal harapan kepada masyarakat untuk tidak mencemari udara Indonesia dengan kebencian, SARA, dan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan.
"Karena tugas MPR adalah mengawal Pancasila dan menjaga konstitusi serta kebersamaan Merah Putih, saya akan menyampaikan kepada masyarakat, termasuk partai politik dan pendukung kandidat presiden dan wakil presiden untuk tidak mencemari udara Indonesia ini dengan kebencian, memakai SARA serta menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemenangan. Pilihan boleh berbeda tapi Merah Putih kita sama. Kita punya tanggung jawab moral individu terhadap siapapun untuk tidak mencemari udara Indonesia dengan kebencian," katanya.
Menurut Zulkifli, kontestasi dalam demokrasi adalah sesuatu hal biasa. Tiap lima tahun dilakukan pemilihan untuk pergantian pemimpin.
"Itu adalah kontestasi antar kita. Joko Widodo adalah kader terbaik Indonesia. Prabowo juga kader terbaik Indonesia. Keduanya bukan orang lain. Kita mengharapkan pemilihan yang berkualitas, bukan meningkatkan saling benci," imbuhnya.(rmol)
