Ahmad Basarah, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, kepada wartawan di Malang, Jawa Timur, pada Rabu, 8 Agustus 2018. |
PDIP menolak menyebutkan sosok terpilih itu karena ihwal itu menjadi kewenangan Jokowi untuk mengumumkan atau menyampaikannya kepada publik sebelum 10 Agustus 2018. PDIP kini tak lagi membahas sosok pendamping Jokowi melainkan sudah merancang strategi dan taktik pemenangan.
"Nanti tanggal 10 (Agustus) bukan lagi siapa cawapresnya bagi Pak Jokowi dan partai koalisi, tapi sudah menyangkut taktik dan strategi dalam kompetisi," kata Ahmad Basarah, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, kepada wartawan di Malang, Jawa Timur, pada Rabu, 8 Agustus 2018.
Menurut Basarah, Jokowi dan sembilan pemimpin partai politik anggota koalisi sudah menyepakati sosok cawapres dalam pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, beberap waktu lalu. Jokowi yang memang diberikan kewenangan untuk menentukan dan para petinggi partai koalisi tak ada yang berkeberatan.
Tidak ada yang berhak mengumumkan nama cawapres kecuali Jokowi. Soal kriteria, Basarah memastikan bahwa sosok pendamping Jokowi ialah warga negara Indonesia dan beragama Islam dan tentu saja religius."Kriterianya yang pasti, WNI, punya KTP Indonesia, beragama Islam, usianya cukup umur. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Apakah dari kalangan religius? Semua orang Indonesia religius. Tidak ada orang Indonesia yang tidak bertuhan dan tidak religius. Pasti religius cawapresnya (Jokowi)," ujarnya.(vv)