 |
| Tong sampah. |
INDOMETRO.ID- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Mohamad Salman Fauzi menyatakan sarana dan prasarana penunjang program Kawasan Bebas Sampah (KBS) hingga tingkat RW sulit direalisasikan tahun ini, bahkan sekalipun mengejar lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan di akhir tahun 2018.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bandung, Oded Muhammad Danial menyatakan keinginannya untuk membuat KBS di setiap RW, karena saat ini hanya baru ada satu di tiap kecamatan.
Guna menciptakan KBS tersebut perlu didukung sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat pengomposan, bata berongga, biodigester dan perlengkapan penunjang operasional lainnya.
"Nah harus hitung-hitung dulu. Di perubahan agak berat. Dengan anggaran yang ada kita upayakan di situ. Sementara yang kita upayakan di 100 hari ini perubahan mindset. Kalau bank sampah kan enggak perlu biaya besar, malahan enggak memerlukan biaya," kata Salman di Bandung, Senin (13/8/2018).
Diutarakan Salman, anggaran untuk kebersihan di tahun 2018 ini dialokasikan sebesar Rp150 miliar rupiah. Jumlah tersebut terbagi antara subsidi dan belanja langsung.
"Anggaran kebersihan tahun ini masuknya dua, satu belanja langsung, satunya lagi belanja tidak langsung, dalam bentuk subsidi, subsidinya diberikan kepada masyarakat melalui PD Kebersihan. Nah, kalau yang belanja langsung di kita," ujarnya.
Salman menuturkan untuk menciptakan KBS sekaligus menghabiskan sampah dari hulu tidak hanya harus didukung dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang hingga ke tingkat RT atau RW. Lebih dari itu dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk memilah jenis sampah.
Dengan adanya perubahan pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah di hulu, maka penyediaan sarana dan prasarana oleh DLHK dapat dimanfaatkan secara maksimal. Karena dari 1.600 ton sampah yang diproduksi dalam satu hari di Kota Bandung sebagian besarnya masih didominasi sampah rumah tangga.
"Ke depan rumah kompos harus banyak. Apakah pendekatannya di kecamatan, ataukah di kelurahan, rumah kompos harus ada. Karena kalau pendekatan penyelesaian sampah di sumber maka perbanyak bank sampah di tiap RW untuk anorganik. Lalu kemudian untuk organiknya perbanyak rumah kompos," katanya.(kpn)
