 |
| Foto |
"Yang berasangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DIM," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan elektronik, Rabu (18/7).
Selain Yevri, lembaga anti rasuah juga memanggil tiga saksi lainnya yakni mantan PLT Sekda Kabupaten Bengkulu Selatan H. Darmin, dua pihak swasta Iriyadi dan Rohan Sabana.
Sebelumnya Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya yaitu istrinya yang bernama Hendrati, Kasie Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati dan seorang kontraktor bernama Juhari menjadi tersangka terkait pengadaan pekerjaan insfrastruktur tahun anggaran 2018.
Dalam kasus ini pihak KPK telah mengamankan tiga barang bukti yaitu berupa uang sebesar Rp 85 juta, bukti transfer uang sebesar Rp 15 juta dan dokumen terkait RUP (Rencana Umum Pengadaan) dengan skema penunjukan langsung.
Sebagai pihak yang menerima Dirwan, Hendrati dan Nursilawati disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dan Juhari sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.(rmol)
Selain Yevri, lembaga anti rasuah juga memanggil tiga saksi lainnya yakni mantan PLT Sekda Kabupaten Bengkulu Selatan H. Darmin, dua pihak swasta Iriyadi dan Rohan Sabana.
Sebelumnya Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya yaitu istrinya yang bernama Hendrati, Kasie Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati dan seorang kontraktor bernama Juhari menjadi tersangka terkait pengadaan pekerjaan insfrastruktur tahun anggaran 2018.
Dalam kasus ini pihak KPK telah mengamankan tiga barang bukti yaitu berupa uang sebesar Rp 85 juta, bukti transfer uang sebesar Rp 15 juta dan dokumen terkait RUP (Rencana Umum Pengadaan) dengan skema penunjukan langsung.
Sebagai pihak yang menerima Dirwan, Hendrati dan Nursilawati disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dan Juhari sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.(rmol)
