 |
| Suhariyanto/RMOL |
Demikian disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto. Menurutnya kemiskinan merupakan masalah multidimensional. Kemiskinan timbul bukan karena masalah sosial, namun juga ekonomi. Sehingga diperlukan ekonomi secara berkualitas dan kebijakan yang kompherensif.
"Artinya sektor-sektor yang padat karya, itu mampu tumbuh tinggi, pertanian industri, perdagangan, kalau itu terjadi, berarti hasil pertumbuhan ekonomi akan dinikmati lebih banyak," ujarnya usai merilis hasil statistik periode Maret 2018, di kantor BPS, Jakarta, Senin (16/7)
Ia menuturkan jika perekonomian berkualitas dalam penerapannya maka mampu membuka lapangan pekerjaan sebagai potensi mengurangi kemiskinan, serta keterlibatan sosial dengan membantu kepada masyarakat yang tidak mampu.
"Kita harus memberikan kesempatan kepada mereka yang di bawah, kalau kita lihat, orang miskin dia miskin kenapa? Misalnya dia enggak sehat, dia pendidikannya enggak ada. Kita perlu keberpihakan dengan memasukkan mereka dengan memberikan kesempatan yang sama," tuturnya.
Suhariyanto menambahkan keterlibatan sosial bercermin pada Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang membantu anak-anak yang kurang mampu agar tetap bisa sekolah.
"Satu lagi adalah bantuan sosial, tetap dibutuhkan saat saat tertentu saat ada gejolak kenaikan harga BBM, listrik dan sebagainya, di negara manapun biasanya menerapkan tiga hal tersebut," tandas Suhariyanto.
Untuk diketahui, BPS menyatakan presentase penduduk miskin di Indonesia turun 9,82 persen atau berkurang sebesar 633,2 ribu dalam periode Maret 2018.(rmol)
"Artinya sektor-sektor yang padat karya, itu mampu tumbuh tinggi, pertanian industri, perdagangan, kalau itu terjadi, berarti hasil pertumbuhan ekonomi akan dinikmati lebih banyak," ujarnya usai merilis hasil statistik periode Maret 2018, di kantor BPS, Jakarta, Senin (16/7)
Ia menuturkan jika perekonomian berkualitas dalam penerapannya maka mampu membuka lapangan pekerjaan sebagai potensi mengurangi kemiskinan, serta keterlibatan sosial dengan membantu kepada masyarakat yang tidak mampu.
"Kita harus memberikan kesempatan kepada mereka yang di bawah, kalau kita lihat, orang miskin dia miskin kenapa? Misalnya dia enggak sehat, dia pendidikannya enggak ada. Kita perlu keberpihakan dengan memasukkan mereka dengan memberikan kesempatan yang sama," tuturnya.
Suhariyanto menambahkan keterlibatan sosial bercermin pada Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang membantu anak-anak yang kurang mampu agar tetap bisa sekolah.
"Satu lagi adalah bantuan sosial, tetap dibutuhkan saat saat tertentu saat ada gejolak kenaikan harga BBM, listrik dan sebagainya, di negara manapun biasanya menerapkan tiga hal tersebut," tandas Suhariyanto.
Untuk diketahui, BPS menyatakan presentase penduduk miskin di Indonesia turun 9,82 persen atau berkurang sebesar 633,2 ribu dalam periode Maret 2018.(rmol)
