TANJUNGBALAI | Indometro.id —
Sosialisasi Program dan Kebijakan Kementerian Perdagangan tentang Tertib Ukur Dalam Mendukung Perlindungan Konsumen digelar di Kota Tanjungbalai, Minggu (15/11/2026). Kegiatan ini merupakan kerja sama Kementerian Perdagangan dengan Komisi VI DPR RI dan berlangsung di Aula Arteri Garden, Jalan Letjen Jamin Ginting, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, mulai pukul 10.00 WIB.
Kegiatan dihadiri Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Nasir Bahar, S.E., Ketua DPD PAN Kota Tanjungbalai Herna Veva, A.Md., pengurus DPD PAN Kota Tanjungbalai, serta sekitar 50 orang pelaku usaha dan masyarakat Tanjungbalai. Hadir sebagai narasumber Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perindag Kota Tanjungbalai Hazriana Bugis, S.Pd., dan Komisaris PT BPRS Amanah Bangsa H. Zanal Siahaan, S.E., M.M.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh MC, pembacaan doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan Anggota DPR RI Komisi VI Nasir Bahar, S.E., penyampaian materi dari dua narasumber, dan ditutup dengan foto bersama. Kegiatan berakhir pukul 11.00 WIB dengan aman dan kondusif.
Dalam sambutannya, Nasir Bahar menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI sebagai mitra kerja langsung Kemendag di parlemen menjalankan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi agar kebijakan pusat tepat sasaran bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum.
Menurutnya, sosialisasi ini merupakan bentuk sinergi fungsi pengawasan dan edukasi, sekaligus kolaborasi antara legislatif dan Kementerian Perdagangan untuk menyebarluaskan informasi regulasi kemetrologian langsung kepada masyarakat di daerah.
Nasir juga menekankan pentingnya peningkatan literasi tertib ukur agar masyarakat dan pedagang memahami pentingnya keakuratan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) dalam transaksi harian.
Forum ini sekaligus menjadi wadah untuk menyerap aspirasi pelaku usaha daerah, terutama mendengar kendala yang dihadapi pedagang pasar maupun pelaku UMKM terkait layanan tera dan tera ulang timbangan di tingkat daerah.
“Tujuan utamanya melindungi hak-hak konsumen. Kepastian ukuran dan takaran yang sah mencegah konsumen dari kerugian akibat kecurangan alat timbang di pasar tradisional maupun ritel modern,” ujar Nasir Bahar.
Ia juga mendorong kejujuran dan transparansi pedagang agar rutin melakukan tera ulang timbangan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan sekaligus membangun kepercayaan pembeli.
Nasir menambahkan, penerapan standar pengukuran yang akurat membantu produk UMKM memenuhi syarat mutu perdagangan sehingga lebih siap bersaing di pasar yang lebih luas. Edukasi kepada publik juga menciptakan pengawasan partisipatif agar praktik perdagangan di daerah berjalan sehat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
Pada kesempatan itu, Nasir berharap Ketua DPD beserta seluruh pengurus PAN Kota Tanjungbalai dapat menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait dugaan kecurangan pada alat ukur, timbang, dan perlengkapannya yang digunakan dalam transaksi perdagangan.
“Hal tersebut sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen, sekaligus mencederai rasa keadilan dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu, kami memohon agar aspirasi ini dapat ditindaklanjuti secara serius, demi terwujudnya perdagangan yang jujur, adil, dan transparan di Kota Tanjungbalai,” tegasnya.
Materi pertama disampaikan Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perindag Kota Tanjungbalai, Hazriana Bugis, S.Pd. Ia menjelaskan dasar hukum metrologi legal, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengawasan Metrologi Legal, hingga Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembentukan UPTD Metrologi Legal.
Hazriana juga menjelaskan pengertian metrologi sebagai ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas, yang berbeda dengan meteorologi sebagai ilmu cuaca. Ia memaparkan pengertian metrologi dan metrologi sains, sejarah metrologi, aplikasi metrologi legal, serta pentingnya penyelenggaraan metrologi legal untuk perlindungan konsumen, kepatuhan hukum, keamanan publik, perdagangan internasional, kemajuan industri, hingga meningkatkan kualitas produk dan layanan.
Materi kedua disampaikan Komisaris PT BPRS Amanah Bangsa, H. Zanal Siahaan, S.E., M.M. Ia menekankan pentingnya tertib ukur karena hak konsumen adalah menerima barang sesuai berat, volume, panjang, atau jumlah yang dibayar.
Zanal juga mengajak peserta memahami metrologi legal, landasan hukum tertib ukur, mengenali tanda tera dan menjaga kondisi alat. Menurutnya, tertib ukur adalah tanggung jawab bersama yang meliputi pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, dan konsumen.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Tanjungbalai semakin cerdas dalam bertransaksi, pedagang semakin jujur dan tertib tera ulang, serta perdagangan di Kota Tanjungbalai berjalan jujur, adil, transparan, dan berpihak pada perlindungan konsumen. (Kabiro)






Posting Komentar untuk "Sosialisasi Tertib Ukur di Tanjungbalai, Nasir Bahar DPR RI Komisi VI Gandeng Kemendag Edukasi Pelaku Usaha dan Lindungi Konsumen dari Timbangan Curang"