120 Anggota DPR RI dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Akankah Tahun Baru Wapres Baru?

Oleh: Zulkifli, M.Pd

Zulkifli, M.Pd

Aceh. Indometro. Id – Peta politik nasional memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi secara resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu, 11 November 2026.

Peristiwa ini menjadi perkembangan penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam perkembangan polemik yang sedang berlangsung, usulan HMP tersebut memperoleh dukungan tertulis dari anggota DPR yang berasal dari seluruh delapan fraksi di parlemen.

Pertanyaannya, apakah langkah ini akan menjadi awal berakhirnya masa jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden? Mungkinkah masyarakat Indonesia menyambut tahun baru 2027 dengan Wakil Presiden yang berbeda?

Pertanyaan tersebut bukan sekadar spekulasi politik. Ada proses konstitusional yang kini mulai bergerak dan harus dikawal secara terbuka, objektif, serta berdasarkan hukum.

Delapan Fraksi, 120 Anggota DPR

Berdasarkan rekapitulasi tanda tangan yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, berikut rincian jumlah anggota DPR dari masing-masing fraksi yang mengusulkan HMP:

Dari komposisi tersebut, Fraksi PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota. Disusul NasDem sebanyak 19 orang, PKB dan Demokrat masing-masing 18 orang, PDI Perjuangan 14 orang, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang, serta PAN satu orang.

Ada hal menarik dari komposisi ini. Delapan fraksi yang ada di DPR ikut mengirimkan anggota sebagai pengusul. Artinya, persoalan ini tidak hanya muncul dari satu kelompok politik, tetapi telah memperoleh dukungan dari anggota lintas fraksi.

Namun, perlu dipahami bahwa 120 orang tersebut bukan berarti seluruh anggota dari delapan fraksi mendukung HMP. Angka itu merupakan jumlah anggota yang secara resmi menandatangani usulan.

HMP Bukan Sekadar Pernyataan Politik

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945.

Secara lebih khusus, Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur penggunaan HMP, termasuk terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam persoalan Gibran, para pengusul mengaitkan langkah tersebut dengan polemik persyaratan pencalonan Wakil Presiden dan persoalan hukum yang mereka jadikan dasar pengajuan.

Perlu digarisbawahi, pengajuan HMP bukan berarti Gibran telah dinyatakan bersalah atau otomatis diberhentikan. Dalil dan bukti yang diajukan tetap harus diperiksa melalui mekanisme konstitusional.

Dengan 120 tanda tangan, jumlah pengusul telah melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR untuk mengajukan HMP.

Selanjutnya, usulan tersebut akan diproses melalui pimpinan DPR, Badan Musyawarah, dan dibawa ke rapat paripurna sesuai mekanisme yang berlaku.

Jalan Menuju Pemberhentian Tidak Sederhana

Publik perlu memahami bahwa proses pemberhentian seorang Wakil Presiden tidak cukup hanya dengan mengumpulkan tanda tangan anggota DPR.

Ada sejumlah tahapan konstitusional yang harus dilalui.

Pertama, usulan HMP harus diproses sesuai ketentuan UU MD3 dan tata tertib DPR.

Kedua, DPR harus mengambil keputusan melalui rapat paripurna dengan memenuhi persyaratan kuorum dan persetujuan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, apabila DPR memutuskan untuk meneruskan proses pemberhentian, pendapat DPR harus disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus.

Keempat, apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya berada pada MPR yang akan menyelenggarakan sidang untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, masih terdapat tahapan panjang sebelum keputusan pemberhentian dapat menjadi kenyataan.

Akankah Tahun Baru 2027 Wapres Berganti?

Inilah pertanyaan yang kini menarik perhatian masyarakat.

Jika proses HMP berjalan sesuai mekanisme dan DPR akhirnya menyetujui pendapat untuk meneruskan perkara ke MK, maka persoalan jabatan Wakil Presiden akan memasuki tahap yang jauh lebih serius.

Namun, apakah seluruh proses itu dapat diselesaikan sebelum pergantian tahun? Belum ada kepastian.

Ada beberapa faktor yang menentukan:

Sikap DPR dalam paripurna. Apakah dukungan 120 anggota akan berkembang menjadi persetujuan resmi DPR?
Pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Apakah dalil dan bukti yang diajukan dapat memenuhi ketentuan konstitusi?
Keputusan MPR. Apakah proses selanjutnya akan berujung pada pemberhentian atau tidak?

Semua tahapan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan politik yang tidak sederhana.

Ini Ujian bagi Demokrasi dan Penegakan Konstitusi

Peristiwa 11 November 2026 patut dicatat sebagai perkembangan penting dalam sejarah politik Indonesia.

DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Ketika muncul dugaan persoalan konstitusional menyangkut persyaratan seorang pejabat negara, lembaga perwakilan rakyat memiliki instrumen untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

Namun, pengawasan juga harus berjalan dengan prinsip kehati-hatian. Jangan sampai proses konstitusional berubah menjadi pertarungan kepentingan politik semata.

Di sisi lain, setiap pejabat negara harus bersedia mempertanggungjawabkan persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan jabatan publik melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan kepastian bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan.

Menunggu Babak Berikutnya

Besok, Kamis, 12 November 2026, usulan HMP dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR RI. Inilah tahapan penting yang akan menentukan arah pembahasan selanjutnya.

Apakah 120 tanda tangan tersebut akan menjadi awal proses konstitusional yang berlanjut sampai ke MK dan MPR? Ataukah proses tersebut akan menghadapi hambatan politik maupun hukum?

Publik tentu berhak mengikuti dan mengawasi setiap tahapannya.

Tahun Baru 2027 tinggal menghitung waktu. Akankah Indonesia menyambut tahun baru dengan Wakil Presiden yang sama, atau justru terjadi perubahan di kursi orang nomor dua Republik Indonesia?

Jawabannya bukan berada di tangan opini publik ataupun tekanan politik, melainkan pada keputusan lembaga-lembaga negara melalui proses konstitusional yang sah.

Satu hal yang harus dijaga: jangan sampai kepentingan kekuasaan berada di atas konstitusi, dan jangan pula proses hukum dikorbankan demi kepentingan politik.