Diitulis : Agus.SM
Opini - indometro.id - Tidak usah terkecoh dengan peristiwa besar awal Oktober 2026 ini. Ramainya berita reshufle kabinet, mutasi kilat seluruh Kapolda di Jawa, sampai masuknya Rocky Gerung dan Sahganda Nainggulan ke istana. Ini bukan sekedar perombakan biasa,dugaan saya adalah operasi penjinakan kekuasaan tingkat tinggi.
Kalau ditarik kesimpulan utamanya secara langsung, paling tidak ada 3 poin besar yang diduga kuat berada di balik manuver Presiden Prabowo ini. Pertama, strategi penjinakan Poros Solo dengan pola dilemahkan tetapi tetap digandeng. Kekuatan operasional aparatnya dipangkas, namun posisi formalnya tetap dirangkul.
Kedua,pembentukan perisai stabilitas. Komando keamanan di Jawa dikunci total dan enam kodam baru diresmikan untuk memastikan gejolak dari sengketa demi sengketa tidak mengguncang pemerintahan.
Ketiga, ini adalah konsolidasi elit untuk keberlangsungan rezim, sistem korporatokrasi dan oligarki tidak dibungkar, melainkan dirangkul dalam satu konsensus tenda besar.
Mengapa Kapolri Sigit dipindah ke KSP? Dan seluruh Kapolda sejauh diganti serentak?
Jawa itu epicentrum politik nasional. Dengan mengganti pimpinan Polda se-Jawa, Istana mengambil alih komando keamanan secara mutlak dan melucuti instrumen operasional Genk Solo (lewat Prasetyo Sigit sebagai Kapolri,genk Solo pegang kendali). Namun, agar tidak memicu benturan,Sigit tetap diberi posisi KSP, Gibran tetap wapres, dan Bahlil justru diperluas kewenangannya.
Lalu bagaimana dengan gugatan ijazah Gibran dan di MK serta isu pemakzulannya? Secara hukum konstitusi, pemakjuzan sangat sulit karena butuh persetujuan 2/3 DPR dan MPR. Gugatan hukum di Makhamah Konstitusi ini lebih dipungsikan sebagai alat penekanan politik. Di saat yang sama, komunikasi intensi Prabowo dan Megawati di Teuku Umar menjadi langkah strategis membangun penyeimbang politik di parlemen.
Yang ketiga, kenapa pengkritik keras seperti Rocky Gerung masuk Watimpres dan Sahganda Naiggolan menjabat Kepala Bakom? Ini adalah strategi kooptasi untuk meredam kebisingan politik dan menarik kritik dari jalanan dan media ke meja istana.
Apakah manuver ini memajukan ekonomi rakyat? Secara substantif, tidak. Kehadiran konglomerat di Wantipres dan fokus pada megaproyek ekstraktif menunjukkan ekonomi tetap berjalan dalam pola korporatokrasi dan konsensus oligarki. Bagaimana pandangan Islam melihat hal ini? Dalam fikir Syiasah, kekuasaan adalah amanah, bukan komoditas untuk bagi-bagi kursi jabatan.
Kebijakan pemimpin wajib diikuti oleh kemaslahan publik. Al-Quran Surat Al-Hasr ayat 7 juga melarang tegas perputaran kekayaan dan kekuasaan hanya di lingkaran orang kaya dan elit saja. Pembangunan yang adil menurut syariah bukan menjaga stabilitas modal para konglomerat, melainkan mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyat.
Lalu bagaiman anggota Sewan yang di Senayan menanggapi bola yang dilempar Makhamah Konstitusi perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. MK nyatakan Gibran tidak ada ijasah SMA yang menjadi syarat seseorang bisa dicalonkan/mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Kita tunggu gayung bersambut yang akan terjadi pasca putusan M pada perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 , apa yang akan terjadi ? (**)
Posting Komentar untuk "Pergantian Kapolri, Mutasi Kapolda Se Jawa, Reshufle Kabinet,Gugatan Ijasah Gibran Bagian Dari Operasi Senyap Istana ?"