Oleh: Zulkifli
Zulkifli
Aceh. Indometro. Id — Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri menjadi sorotan setelah Forum Guru Besar Indonesia menerbitkan surat terbuka bertanggal 19 Oktober 2026. Surat tersebut memuat seruan moral kepada Gibran untuk mundur dari jabatan wakil presiden, dengan menyoroti persoalan etika bernegara, keteladanan pemimpin, dan polemik dokumen pendidikan yang dibahas dalam perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).
Informasi mengenai surat tersebut diberitakan sejumlah media pada Selasa, 20 Oktober 2026. Namun, jumlah penandatangan dan persetujuan masing-masing nama tetap perlu dikonfirmasi secara independen. Sumber: Aktual.com dan Radar Banyuwangi.
Bukan Sekadar Persoalan Jabatan, tetapi Etika Kekuasaan
Dalam surat bertajuk Menjaga Marwah Konstitusi, Etika Bernegara, dan Legitimasi Kepemimpinan Nasional, Forum Guru Besar Indonesia menyampaikan keprihatinan terhadap persoalan yang mereka anggap menyangkut legitimasi moral kepemimpinan nasional.
Bagi para akademisi yang menandatangani surat tersebut, seorang pemimpin tidak cukup hanya berpegang pada prosedur formal. Pemimpin juga dituntut memberikan keteladanan, menjaga integritas, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
Persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi salah satu pokok perhatian mereka. Forum tersebut mengaitkannya dengan Putusan MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan menilai bahwa persoalan tersebut memiliki dimensi etika yang patut dipertanggungjawabkan kepada publik.
Meski demikian, penting membedakan penilaian moral para penggagas surat dari kesimpulan hukum yang mengikat. Isi surat merupakan sikap dan tuntutan para penandatangan, bukan dengan sendirinya keputusan hukum yang mewajibkan wakil presiden mengundurkan diri.
Profesor Mengingatkan: Kekuasaan Memerlukan Keteladanan
Kehadiran suara akademisi dalam perdebatan publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Guru besar tidak hanya memiliki tanggung jawab di ruang kuliah dan penelitian, tetapi juga dapat menyampaikan pandangan ketika melihat persoalan yang menurut mereka menyangkut kepentingan bangsa.
Di antara nama yang tercantum sebagai inisiator surat tersebut ialah Prof. M. Din Syamsuddin, Prof. Ryaas Rasyid, Prof. Ganjar Kurnia, Prof. Idrus Paturusi, Prof. Nuhfil Hanani, Prof. M. Nasih, Prof. Amran Razak, Prof. Rochmat Wahab, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, dan Prof. Fathul Wahid.
Surat itu juga menyinggung Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa sebagai salah satu landasan moral untuk menilai perilaku pejabat publik.
Pesan yang ingin mereka sampaikan cukup jelas: jabatan publik membawa tanggung jawab yang melampaui kepentingan pribadi. Kepercayaan rakyat harus dijaga melalui perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, tuntutan moral harus tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap konstitusi, proses hukum, dan hak setiap orang untuk memperoleh penilaian yang adil.
Apa Sikap Presiden Prabowo?
Dalam surat terbuka tersebut, Forum Guru Besar Indonesia juga mengetuk hati Presiden Prabowo Subianto agar melihat persoalan ini sebagai ujian terhadap komitmen menjaga etika pemerintahan. Surat itu turut ditembuskan kepada Presiden Prabowo dan Joko Widodo.
Sikap pemerintah terhadap desakan tersebut menjadi perhatian publik. Apakah pemerintah akan memberikan tanggapan, menjelaskan duduk persoalan yang diperdebatkan, atau membiarkan mekanisme konstitusional berjalan tanpa intervensi politik?
Pertanyaan tersebut penting karena hubungan presiden dan wakil presiden tidak semata-mata persoalan personal. Keduanya menjalankan amanah konstitusional yang berkaitan dengan kepentingan jutaan rakyat Indonesia.
Pada saat yang sama, desakan dari kelompok akademisi tidak otomatis menentukan keputusan politik maupun hukum. Tuntutan pengunduran diri perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan ketentuan yang berlaku.
Jangan Biarkan Polemik Mengalahkan Kepentingan Rakyat
Di tengah persoalan ekonomi, kesempatan kerja, biaya pendidikan, dan tuntutan pemberantasan korupsi, masyarakat tentu berharap para pemimpin memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan nyata rakyat.
Polemik mengenai legitimasi dan etika kepemimpinan semestinya dijawab melalui keterbukaan informasi, argumentasi yang dapat diuji, dan penghormatan terhadap hukum. Bukan melalui serangan pribadi, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, atau pertarungan narasi yang semakin memperlebar perpecahan.
Bila terdapat persoalan yang menyangkut persyaratan jabatan publik, penyelesaiannya harus didasarkan pada fakta, dokumen resmi, serta mekanisme hukum yang berwenang. Bila yang dipersoalkan adalah etika, pertanggungjawaban moral juga layak dibicarakan secara terbuka.
Demokrasi tidak berarti pejabat harus selalu kebal terhadap kritik. Sebaliknya, demokrasi memberi ruang kepada akademisi, masyarakat sipil, dan warga negara untuk mengajukan pertanyaan serta menyampaikan keberatan secara damai.
Namun, demokrasi juga mengharuskan setiap pihak menghormati fakta dan prosedur yang sah.
Penutup: Jabatan Adalah Amanah, Bukan Hak Tanpa Batas
Surat terbuka Forum Guru Besar Indonesia menambah babak baru dalam perdebatan mengenai etika dan legitimasi kepemimpinan nasional. Desakan agar Gibran mundur merupakan tuntutan moral yang patut dicatat sebagai bagian dari dinamika demokrasi, sekaligus perlu dinilai secara kritis berdasarkan fakta dan aturan konstitusional.
Pada akhirnya, ukuran kepemimpinan bukan hanya seberapa tinggi jabatan yang berhasil diraih, melainkan juga bagaimana amanah dijalankan dan kepercayaan publik dipelihara.
Rakyat berhak memperoleh penjelasan yang jernih. Akademisi berhak menyampaikan kritik. Pejabat publik berkewajiban memberikan pertanggungjawaban. Dan semua pihak wajib menghormati hukum.
Sebab, dalam negara demokrasi, kekuasaan memang diperoleh melalui mekanisme konstitusional, tetapi kepercayaan publik harus terus dijaga melalui integritas, keterbukaan, dan keteladanan.
Posting Komentar untuk "150 Profesor Surati Gibran agar Mundur: Ketika Etika Kepemimpinan Diuji"