Pemilik Usaha Karoke Hiburan Malam Diduga Dibeking Oleh Oknum Wartawan Egan Bayar Pajak

Posted by: Nopen Rb September 30, 2026 Posting Komentar

Tulang bawang Lampung-Indometro.id banyak nya Pemilik usaha karaoke dan hiburan malam yang ada di wilayah hukum Tulang bawang Lampung Namun tidak patut di tiru/atau di contoh hasil penelusuran Tim media Ini di lapangan (30/9/26) pemilik usaha Karoke yang ada di wilayah tulang bawang Lampung yang tidak mematuhi peraturan pemerintah daerah alias Engan mau bayar pajak pemilik usaha karoke tersebut salah satu nya Heppy karoke yang ada di unit 2 atau yang lain lain nya.diduga tidak membayar pajak.menurut sumber yang nama nya di rahasiakan dia memberikan informasi dengan Tim media ini bahwasan nya pemilik usaha karoke tersebut di beking oleh sekelompok oknum wartawan, dalam peraturan sudah jelas dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, teguran hingga pencabutan izin usaha oleh pemerintah daerah.

Ketentuan Pajak Karaoke dan Hiburan Malam

Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), jenis pajak untuk jasa hiburan pada karaoke, diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikategorikan sebagai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Tarif minimal pajak untuk tempat hiburan tersebut ditetapkan sebesar 40% dan dapat mencapai hingga 75% sesuai kebijakan daerah masing-masing.

Kewajiban pelaku usaha adalah memungut pajak tersebut dari konsumen yang datang, lalu menyetorkannya ke kas daerah.

Sanksi Jika Tidak Membayar/Menyetorkan Pajak

Denda Administratif: Pengusaha yang terlambat atau tidak menyetor pajak terutang akan dikenakan sanksi denda persen per bulan dari total pajak yang kurang dibayar.

Teguran dan Peringatan: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan melayangkan surat teguran resmi kepada manajemen tempat usaha.

Penghentian Operasional / Segel: Jika tetap membandel, Tim Satpol PP bersama instansi pajak daerah berhak melakukan penyegelan atau penutupan sementara tempat karaoke.

Pencabutan Izin Usaha: Pelanggaran berat atau pengemplangan pajak yang disengaja berujung pada pencabutan izin operasional secara permanen dan proses hukum pidana perpajakan daerah.(Robinsah)