DPRK Tutup Rapat Paripurna III: Serahkan Catatan dan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025

Penutupan Rapat Paripurna ke-III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yalimo di Elelim, Selasa 13 Mei 2026. Rapat membahas penyampaian catatan rekomendasi terhadap materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Yalimo Tahun 2025.

Elelim ,Indometro.Id– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yalimo menggelar penutupan Rapat Paripurna Masa Persidangan Ke-III Tahun Sidang 2026, dengan agenda utama penyampaian dan penyerahan catatan serta rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK setempat .

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRK, Yalimo, Elia Yare,S.Sos.SM, didampingi kedua Wakil Ketua, serta dihadiri Bupati Yalimo Dr.Nahor Nekwek.S.Pd.MM. dan unsur Forkopimda, seluruh anggota dewan, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tamu undangan lainnya.

Dalam pembukaannya, pimpinan dewan menyatakan kegiatan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun anggaran berjalan .

Melalui laporan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ, disampaikan bahwa secara umum capaian kinerja pemerintah daerah tahun 2025 sudah berjalan baik dan banyak program prioritas yang terealisasi. Namun dewan juga mencatat sejumlah hal penting yang perlu diperbaiki dan diperhatikan:

- Belanja pembangunan infrastruktur masih relatif rendah dan belum merata di seluruh wilayah

- Analisis capaian kinerja dalam dokumen belum cukup mendalam dan belum lengkap menjelaskan hambatan serta solusi yang diambil

- Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah belum optimal memanfaatkan potensi sumber daya daerah

- Masih ada keterlambatan penyerapan anggaran pada beberapa sektor pelayanan dasar

Berdasarkan pembahasan mendalam, DPRK merumuskan dan menyerahkan 4 poin catatan strategis serta 28 butir rekomendasi teknis yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah. Intinya: meningkatkan alokasi pembangunan jalan, irigasi dan fasilitas publik; memperbaiki sistem pelaporan kinerja; mengoptimalkan sumber pendapatan daerah; serta mempercepat penyerapan dan ketepatan sasaran anggaran.

Ketua DPRK Yalimo Elia Yare, menegaskan, rekomendasi ini bukan sekadar masukan, melainkan acuan resmi yang harus dijadikan dasar penyusunan rencana kerja dan APBD tahun berikutnya. “Ini wujud sinergi legislatif dan eksekutif demi kesejahteraan masyarakat, harap seluruh rekomendasi diseriusi dan diimplementasikan,” ujarnya saat menutup rapat.

Menanggapi hal itu, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama selama proses pembahasan. “Seluruh catatan dan rekomendasi akan kami jadikan bahan evaluasi utama, segera kami perintahkan seluruh kepala dinas/instansi untuk menyusun rencana tindak lanjut yang terukur dan tepat waktu,” ucap Bupati, seraya berjanji kinerja pemerintahan akan semakin diperbaiki ke depannya.

Acara ditutup dengan penyerahan dokumen resmi catatan dan rekomendasi dari pimpinan DPRK kepada Bupati, sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian agenda Rapat Paripurna Ke-III tahun sidang berjalan. Dokumen tersebut akan disebarluaskan dan dijadikan bahan pemantauan bersama antara DPRK dan Pemerintah Daerah hingga seluruh poin selesai dilaksanakan.*

(Humas DPRK).