Sekda Terima Audiensi BPS Kapuas di Ruang Rapat Bahas Inflasi Serta Dukungan Sensus Ekonomi 2026

Ket foto : Sekertaris Daerah (Sekda) Dr. Usis l Sangkai menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas di ruang rapat Sekda, Jum’at lalu, guna membahas kondisi Inflasi Daerah serta dukungan pelaksanaan sensus Ekonomi 2026.

INDOMETRO.ID, Kuala Kapuas – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Sekertaris Daerah (Sekda) Dr. Usis l Sangkai menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas di ruang rapat Sekda, Jum’at lalu, guna membahas kondisi Inflasi Daerah serta dukungan pelaksanaan sensus Ekonomi 2026.

Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas P3APPKB, Kepala Dinas Sosial, perwakilan Dinas Pendidikan serta perwakilan Dinas Kesehatan.

Dalam Paparannya, Kepala BPS Kapuas, Ahmad Nasrullah menyampaikan, kondisi inflasi pada Januari 2026 Kabupaten Kapuas hingga kini tercatat sebesar 0,47 persen , sedangkan inflasi ke tahun berada diangka 3,62 persen.

Beberapa komoditas yang perlu diwaspadai antara lain; beras, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, cabai rawit, gula pasir, ikan gabus, bawang putih serta cabai merah.

Selain itu, BPS juga memaparkan dampak inflasi yang tidak terkendali, diantaranya, penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya beban pengeluaran rumah tangga seperti gangguan stabilitas ekonomi, hingga potensi gejolak sosial akibat kenaikan harga pangan strategis.

“Sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, kita akan menjaga ketersediaan pasokan melalui penguatan produksi lokal dan kerja sama antar daerah demi menjamin kelancaran distribusi, menjaga keterjangkauan harga melalui operasi pasar yang tepat sasaran, serta penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berbasis data statistik yang akurat,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS juga menyampaikan dukungan kelembagaan yang diperlukan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, termasuk dukungan surat edaran pimpinan daerah, sosialisasi kepada pelaku usaha, serta publikasi melalui berbagai media.

“Pemuktahiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEn) yang dikelola dan diperbaharui secara berkala melalui integrasi data administrasi, hasil sensus dan survei, serta verifikasi lapangan akan kita lakukan publikasi melalui rekan-rekan media,” tambahnya.

Sekda Kabupaten Kapuas, Dr. Usis I. Sangkai S,Hut., M.Si. menyambut baik paparan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam penyediaan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan, baik dalam pengendalian Inflasi maupun perencanaan pembangunan daerah.

“Melalui koordinasi yang baik diharapkan berbagai program intervensi yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kapuas dapat lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat ke depannya,” pungkasnya.