Gubernur Kalbar Di Priksa KPK

Pontianak ,indometro.id-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah pribadi Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, di Gang Airlangga No. 1, Pontianak, pada Kamis (25/9/2025). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi pelaksanaan proyek peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama–Sei Sederam di Kabupaten Mempawah. Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya KPK dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan proyek infrastruktur di Kalimantan Barat.

Sabtu,(27/09/2025)Menurut keterangan Ria Norsan, penggeledahan juga dilakukan di rumah dinas Bupati Mempawah dan Pendopo Gubernur Kalbar. Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada dokumen atau barang bukti yang terkait dengan proyek tersebut ditemukan selama penggeledahan. Ria Norsan juga menjelaskan bahwa koper yang dibawa oleh petugas KPK hanyalah koper kosong bekas pakaian yang telah disedekahkan.f
Ria Norsan menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum ini. Ia telah dua kali diperiksa oleh KPK sebagai saksi dan siap memberikan keterangan yang dibutuhkan. Saya siap membantu KPK dalam mengungkap kebenaran terkait kasus ini,"ujarnya.k
Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di (16) lokasi terkait kasus ini. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan proyek peningkatan jalan di Kabupaten Mempawah. KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Mempawah dengan melakukan serangkaian penggeledahan dan pemeriksaan saksi. Perkembangan kasus ini akan terus dipantau oleh publik, terutama terkait dengan peran Ria Norsan dalam proyek tersebut saat menjabat sebagaiBupati Mempawah.

Kasus ini menarik perhatian publik karena proyek peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama–Sei Sederam tersebut dilaksanakan pada saat Ria Norsan menjabat sebagai Bupati Mempawah. Masyarakat menantikan perkembangan lebih lanjut dari penyelidikan yang dilakukan oleh KPK.
(Publis/Irfan)

.

Lokasi:

Berbagi :