Pemkab Indramayu dan KPK Perkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Posted by: mtjahol Juli 11, 2025 Posting Komentar

Indramayu, Indometro.id

Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Hal tersebut disampaikan Bupati Indramayu Lucky Hakim melalui Wakil Bupati Syaefudin, saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta, Kamis (10/07/2025).

Wakil Bupati yang hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, menegaskan langkah konkret yang telah dilakukan Pemkab Indramayu mulai dari digitalisasi pelayanan publik, reformasi sistem perizinan, hingga penguatan pengawasan internal oleh APIP.

Saat ini pihaknya konsentrasi di 8 wilayah sesuai dengan arahan KPK yakni perencanaan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengeloaan barang milik daerah (BMD), dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami terus melakukan pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan serta peningkatan kapasitas aparat pengawas internal. Semua ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Syaefudin.

Wabup juga menambahkan bahwa Pemkab Indramayu siap mendukung penuh langkah-langkah strategis KPK.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan KPK demi memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan akuntabel dan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Pimpinan KPK RI, Johanis Tanak, menekankan pentingnya kepemimpinan berintegritas, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan transparansi di setiap lini pemerintahan.

“Korupsi adalah musuh bersama yang menghambat kemajuan dan merugikan rakyat. Sinergi mulai dari pimpinan hingga jajaran terbawah sangat penting untuk menutup celah korupsi dan memastikan setiap anggaran negara benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

(MT Jahol)