MERANTI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti Sopandi menanggapi pernyataan Gubernur Riau, Abdul Wahid tentang maraknya pekerja migran ilegal dari Kepulauan Meranti.
Menurut Ketua Fraksi PAN DPRD Kepulauan Meranti itu, selama ini masyarakat di kabupaten termuda di Riau banyak bekerja di Malaysia karena tidak ada lapangan kerja yang bisa menambah keuangan keluarga, sehingga jalan pintasnya adalah bekerja di Malaysia.
"Hal ini berdampak dari tidak adanya perusahaan yang mau berinvestasi di Kabupaten Meranti, ditambah dengan buruknya infrastruktur sebagai penunjang ekonomi masyarakat," ujar Sopandi, Minggu (23/2/2025) siang.
.png)
Padahal, lanjut Sopandi, kabupaten bungsu di Riau ini mempunyai sumber daya alam yang banyak, seperti minyak bumi, sumber perikanan, pertanian, hingga perkebunan.
"Kita juga diuntungkan berada di daerah perbatasan Malaysia dan Kepulauan Riau, tapi masih banyaknya masyarakat Meranti yang bekerja di Malaysia," ucapnya.
Menurut Sopandi pula, jalan satu satunya agar Pemerintah Provinsi Riau bisa mengatasi ini semua adalah dengan penguatan hilirisasi Sagu yakni dari bahan baku menjadi bahan jadi, yang merupakan program pemerintah pusat.
"Dalam hal ini Pemprov Riau mengandeng investor agar mau berinvestasi ke Meranti, Sagu adalah kearifan lokal Meranti yang sudah selayaknya menjadi bahan jadi yang diproduksi tempat asalnya, tidak payah diproduksi di Pulau Jawa atau ditempat lain lagi," ungkapnya.
Masih kata Sopandi, di Kepulauan Meranti sudah punya cadangan air terbesar di beberapa pulau seperti di Tasik Air putih Pulau Rangsang, Tasik Nambus Pulau Tebingtinggi, dan Tasik Putri Puyu Pulau Padang sebagai bahan baku memproses sagu.
"Kalau hal ini dimaksimalkan, saya yakin Meranti akan maju dan masyarakat tidak payahlah bekerja ke Malaysia lagi. Dengan ditopang infrastruktur jalan dan jembatan yang baik, insha Allah ekonomi masyarakat akan meningkat," tutup pria asal Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat itu.
Sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Kepulauan Meranti yang berangkat ke luar negeri tanpa dokumen resmi. Dari sekitar 40 ribu warga Meranti yang bekerja di luar negeri, hanya 5.000 di antaranya yang tercatat memiliki izin resmi.
Posting Komentar untuk "Tekan Angka Imigran Ilegal, DPRD Meranti Minta Pemprov Gandeng Investor"