Muara Enim, Sumatera Selatan | INDOMETRO.ID – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kabupaten Muara Enim, Zulpadlil Azim, S.Pd, mengeluarkan peringatan keras kepada semua elemen di Kabupaten Muara Enim, termasuk pihak pemerintahan dan perusahaan, terkait dengan penggunaan nama organisasi oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam pernyataannya, Zulpadlil menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap kerja sama yang melibatkan organisasi GRIB JAYA, khususnya bagi anggota yang hendak bekerja sama dengan pihak luar tanpa memiliki surat perintah resmi dari dirinya sebagai Ketua DPC.
“Saya tegaskan kepada seluruh pihak, baik pemerintah maupun perusahaan yang berada di Kabupaten Muara Enim, bahwa apabila ada anggota dari GRIB JAYA yang mengajukan kerja sama tanpa surat perintah resmi dari saya, maka kerja sama tersebut harus diabaikan. Pihak terkait juga diminta melaporkan hal tersebut langsung kepada saya,” ujarnya dengan tegas. Zulpadlil memberikan nomor kontak pribadinya, 081279331648, untuk memudahkan masyarakat dan pihak luar dalam melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan nama organisasi yang dipimpinnya.
Menurut Zulpadlil, GRIB JAYA Muara Enim berpegang pada prinsip aturan ketat dalam menjalankan kegiatan dan kerja sama dengan pihak luar. Setiap anggota diharuskan mengantongi surat perintah resmi yang dikeluarkan langsung oleh ketua sebagai bukti legalitas dan otoritas dalam menjalankan tugas atau menjalin kerja sama. “Organisasi ini memiliki sistem kerja yang teratur dan profesional, dan semua kegiatan anggota wajib melalui komunikasi resmi dengan pimpinan. Hal ini dilakukan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk melindungi kepentingan masyarakat dan organisasi,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa organisasi GRIB JAYA selalu mengedepankan kepentingan umum dan mengutamakan nilai-nilai integritas di atas kepentingan pribadi. Zulpadlil berharap agar seluruh anggota GRIB JAYA Muara Enim menghargai aturan yang berlaku dan tidak mengambil langkah-langkah yang merugikan citra organisasi.
Zulpadlil menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan ditindak tegas. Organisasi telah menetapkan sanksi yang jelas bagi anggota yang bekerja sama dengan pihak luar tanpa surat perintah resmi. Sanksi tersebut dimulai dari teguran tertulis pertama (SP1), yang akan diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran ringan. Jika pelanggaran berlanjut, maka akan diberikan teguran kedua (SP2), dan akhirnya pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan (SP3) jika anggota tersebut tetap mengabaikan aturan yang ada.
“Kami tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik organisasi. Jika ada anggota yang beroperasi tanpa sepengetahuan dan izin resmi dari Ketua DPC, maka kami akan mengambil tindakan tegas hingga sanksi pemecatan,” ujarnya.
Zulpadlil berharap pernyataan resmi ini menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, baik internal maupun eksternal organisasi. Ia juga menegaskan bahwa setiap tindakan yang menyimpang dari aturan resmi GRIB JAYA akan diawasi secara ketat dan mendapat perhatian penuh dari pimpinan organisasi. Dengan adanya pernyataan ini, ia berharap agar pihak ketiga, khususnya perusahaan dan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim, lebih waspada dan memahami tata cara serta sistem kerja yang berlaku dalam organisasi GRIB JAYA Muara Enim.
“Dengan adanya pengumuman resmi melalui media ini, saya berharap seluruh pihak ketiga menyadari dan memahami aturan ini. Pihak luar diharapkan bisa mengenali anggota yang memiliki otoritas resmi dari yang tidak berwenang. Semua ini demi menjaga kredibilitas organisasi serta melindungi kepentingan umum di Kabupaten Muara Enim,” pungkasnya.
Pernyataan tegas dari Ketua DPC GRIB JAYA Muara Enim ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan nama organisasi dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh anggota tetap dalam jalur yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
PENULIS : RIKO ERIYADI
Posting Komentar untuk " Ketua DPC GRIB JAYA Muara Enim Tegaskan Pentingnya Surat Perintah Resmi untuk Anggota, Minta Pihak Luar Waspada"