Kupang, Indometro.id -
Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin, Minggu
(17/10/2021), di Kupang, pertemuan ini merupakan titik akhir dari rangkaian
kunjungan kerja Wapres ke tujuh provinsi prioritas penanggulangan kemiskinan
ekstrem di tahun 2021.
“Rapat ini juga merupakan rangkaian dari kunjungan kerja
saya ke tujuh provinsi prioritas tahun 2021 yang sudah dimulai sejak akhir
September lalu di Bandung (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), Semarang (Jawa
Tengah), Ambon (Maluku), Manokwari (Papua Barat), dan Jayapura (Papua),” ujar
Wapres.
Rangkaian kunjungan kerja ini, lanjutnya, untuk melakukan koordinasi
sebagai upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Pemerintah menargetkan
nol kemiskinan ekstrem di Indonesia pada akhir tahun 2024.
“Bapak Presiden
telah menetapkan target kemiskinan ekstrem harus dapat dihilangkan pada akhir
tahun 2024,” tegas Wapres.
Di NTT, pada tahun 2021 pemerintah memfokuskan
penanggulangan kemiskinan ekstrem di lima kabupaten yang menjadi sasaran
prioritas. Kelima kabupaten tersebut adalah Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba
Tengah, Rote Ndao, dan Timor Tengah Selatan.
Diungkapkan Wapres, pada pertemuan
dengan para gubernur dan bupati dari wilayah prioritas penanganan kemiskinan
ekstrem pada tanggal 28 September lalu dirinya telah mendapatkan penjelasan
yang sangat komprehensif dari Gubernur NTT Viktor Laiskodat tentang
program-program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi NTT.
“Saya memandang
berbagai program yang mendorong peningkatan sektor produksi, khususnya sektor
pertanian, peternakan, dan perikanan, maupun program-program di sektor
pendidikan dan kesehatan sangat mendukung strategi penanggulangan kemiskinan
dan khususnya untuk kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Dalam pertemuan ini, Wapres
kembali menekankan bahwa anggaran bukanlah isu utama dalam upaya penanganan
kemiskinan ekstrem, namun tantangan sebenarnya adalah bagaimana membuat program
pemerintah agar tepat sasaran.
“Tantangan terbesar kita adalah bagaimana
memastikan seluruh program tadi, baik program pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin
ekstrem yang ada di lima wilayah kabupaten prioritas tersebut,” ujarnya.
Pada tantangan berikutnya, tutur Wapres adalah keterbatasan waktu pada tahun 2021
yang tersisa kurang dari tiga bulan untuk mencapai target pengentasan
kemiskinan ekstrem di tahun 2021. Oleh karena itu, ujar Wapres upaya tersebut
tidak bisa hanya dilakukan dengan mengandalkan program perlindungan sosial dan
pemberdayaan yang reguler.
“Untuk itu, pada tiga bulan terakhir 2021 ini kita
akan menambahkan upaya khusus menggunakan program yang ada, yaitu Program
Sembako dan BLT Desa,” ujarnya.
Dikatakan Wapres, program bantuan tersebut didistribusikan sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola
oleh Kementerian Sosial (Kemensos), serta daftar nama yang digunakan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes
PDT) untuk menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Perbaiki Data
Menanggapi masalah data rumah tangga miskin ekstrem yang belum sempurna, Wapres
memberikan arahan agar perbaikan data terus diupayakan.
“Saya minta agar
perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada
tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin
ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wapres
juga memberikan kesempatan kepada Gubernur NTT dan para Bupati daerah prioritas
untuk melaporkan kondisi daerahnya disertai kendala yang dihadapi dan usulan
yang dapat dilakukan Pemerintah Pusat untuk mendorong percepatan penanggulangan
kemiskinan ekstrem.
“Saya ingin mendengar pandangan dan usulan Bapak Gubernur
dan para Bupati dari lima kabupaten prioritas tahun 2021 tentang upaya
pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing, sebagai masukan
juga bagi Pemerintah Pusat untuk mempersiapkan kebijakan penanggulangan
kemiskinan ekstrem untuk tahun 2022-2024 mendatang,” tandasnya. (*)
