Jakarta,Indometro.id-
Pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan perpanjangan PPKM Level 4 sampai 9 agustus 2021.
Dalam hal ini kebijakan pemerintah tersebut seutuhnya tidak mengakomodir apa yang menjadi kecemasan masyarakat saat ini.
Menurut Jainal Samallo.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional-Jakarta.
“Problem yang terjadi dan kekhawatiran masyarakat dalam menerima perpanjangan PPKM saat ini adalah, Pemerintah tidak memberikan solusi untuk kemudian bisa menyelesaikan hal yang lebih urgent terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
Ini yang kemudian menjadi problem utama kecemasan masyarakat untuk menerima keberlangsungan PPKM.
Padahal kita ketahui bersama bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan yaitu pada Pasal 8 Hak dan Kewajiban.
Sudah jelas menegaskan tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat selama karantina Kesehatan di jalankan, mulai dari kebutuhan medis, pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
Dan itu menjadi tanggung jawab penuh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Samallo Menambahkan” jika pada proses PPKM tahap pertama pemerintah sudah mengabaikan tugas pokok dalam pemenuhan kebutuhan primer masyarakat, maka pada perpanjangan tahap kedua. Pemerintah harus jeli untuk melihat problem-problem ini, sehingga masyarakat yang terdampak dan mempunyai ekonomi menengah kebawa bisa dengan sepenuhnya merasakan peran Pemerintah serta solusi yang diambil saat perpanjangan PPKM berlangsung.
Sebab pada faktanya masyarakat sadar betul tentang bagaimana membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19, namun kemudian hal prinsipil terkait hajat hidup orang banyak harus juga diperhatikan oleh pemerintah, sehingga kebijakan yang di keluarkan dapat di terima kalangan masyarakat secara kolektif.
