 |
| Yasonna Laoly |
Hal itu dikatakan Dahnil Anzar Simanjuntak selaku pendiri Madrasah Antikorupsi.
"Jadi, asal sanggup membayar mahal, bukanlah hal yang baru, hanya saja belum ada tindakan hukum yang nyata," ujar Dahnil dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/7).
Dahnil berharap KPK bisa membongkar semua praktik fasilitasi dan suap menyuap di sana. Menurutnya, salah satu pihak yang paling bertanggungjawab terkait dengan hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly.
"Saya yakin Menkumham sejak lama telah mengetahui rahasia publik tersebut. Namun, tidak pernah ada tindakan nyata," kata ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu.
Dahnil pun meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mencopot Menkumham Yasonna Laoly. Bahkan, lanjut Dahnil, KPK juga perlu meminta keterangan kepada Yasonna sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai Menkumham.
"Misal bisa dimintai keterangan kepada Menkumham, apakah benar ada lobi-lobi napi kepada dia (Menkumham)? Atau pihak terkait lain yang memiliki pengaruh kuat dengan fasilitas penjara agar mendapat izin dan tempat lapas yang sesuai keinginan napi," paparnya.
"Rata-rata napi koruptor yang dipenjara di sana punya pengaruh politik dan birokrasi yang kuat. Dengan begitu Pak Menkumham bisa menjelaskan kepada publik dan membongkar praktek mafia lapas yang selama ini meresahkan dan mengangkangi hukum kita," demikian Dahnil.
Sebelumnya, KPK mengamankan Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen dalam OTT, Sabtu (21/7) dinihari. Selain Wahid, tim penindakan KPK juga mengamankan terpidana kasus korupsi proyek satelit monitoring di Bakamla, Fahmi Darmawansyah. Termasuk istrinya, artis Inneke Koesherawati.
Selain ketiga nama di atas, tim penindakan juga mengamankan tiga orang lainnya. Mereka adalah, Hendri (driver), Andri (napi tipikor tamping Fahmi), dan Dian Anggraini.(rmol)
"Jadi, asal sanggup membayar mahal, bukanlah hal yang baru, hanya saja belum ada tindakan hukum yang nyata," ujar Dahnil dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/7).
loading...
Dahnil berharap KPK bisa membongkar semua praktik fasilitasi dan suap menyuap di sana. Menurutnya, salah satu pihak yang paling bertanggungjawab terkait dengan hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly.
"Saya yakin Menkumham sejak lama telah mengetahui rahasia publik tersebut. Namun, tidak pernah ada tindakan nyata," kata ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu.
Dahnil pun meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mencopot Menkumham Yasonna Laoly. Bahkan, lanjut Dahnil, KPK juga perlu meminta keterangan kepada Yasonna sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai Menkumham.
"Misal bisa dimintai keterangan kepada Menkumham, apakah benar ada lobi-lobi napi kepada dia (Menkumham)? Atau pihak terkait lain yang memiliki pengaruh kuat dengan fasilitas penjara agar mendapat izin dan tempat lapas yang sesuai keinginan napi," paparnya.
"Rata-rata napi koruptor yang dipenjara di sana punya pengaruh politik dan birokrasi yang kuat. Dengan begitu Pak Menkumham bisa menjelaskan kepada publik dan membongkar praktek mafia lapas yang selama ini meresahkan dan mengangkangi hukum kita," demikian Dahnil.
Sebelumnya, KPK mengamankan Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen dalam OTT, Sabtu (21/7) dinihari. Selain Wahid, tim penindakan KPK juga mengamankan terpidana kasus korupsi proyek satelit monitoring di Bakamla, Fahmi Darmawansyah. Termasuk istrinya, artis Inneke Koesherawati.
Selain ketiga nama di atas, tim penindakan juga mengamankan tiga orang lainnya. Mereka adalah, Hendri (driver), Andri (napi tipikor tamping Fahmi), dan Dian Anggraini.(rmol)
Posting Komentar untuk "OTT Lapas Sukamiskin, Presiden Diminta Copot Menkumham Yasonna Laoly"