Deni Indrayana Telah Membuka Mata Publik, Kini Nasib Gibran Menjadi Ujian bagi Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Oleh: Zulkifli

Zulkifli

Aceh. Indometro. Id - Ketika Persoalan Ijazah Gibran Dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Publik Mendapat Kesempatan untuk Menguji Persoalan Syarat Pendidikan, Transparansi, dan Akuntabilitas Kekuasaan.

Ada kalanya sebuah perkara hukum tidak berakhir dengan jawaban yang memuaskan semua pihak. Namun, sebuah persidangan tetap dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami persoalan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh publik.

Itulah yang patut direnungkan setelah Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon membawa persoalan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Denny Indrayana telah membawa persoalan ini ke ruang pengujian hukum. Ia dan para pemohon meminta agar keabsahan persyaratan pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2024 diperiksa secara terbuka. Bagi masyarakat yang selama ini mempertanyakan persoalan tersebut, persidangan itu menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana aturan, dokumen, dan kewenangan lembaga negara diuji di hadapan hukum.

Denny telah membuka ruang perdebatan. Selanjutnya, rakyat berhak mengikuti, menilai, dan mengawasi prosesnya.

Putusan MK Membuka Persoalan yang Tidak Sederhana

Pada 6 Oktober 2026, MK memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Namun, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Mahkamah menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut dalam mekanisme sengketa hasil pemilu yang digunakan. MK juga menilai persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan itu berada dalam lingkup kewenangan lembaga negara yang berwenang menilai persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

Di sinilah masyarakat perlu membedakan dua hal yang tidak boleh dicampuradukkan.

Pertama, MK tidak menemukan bukti yang meyakinkan dalam persidangan mengenai dokumen pendidikan yang dimaksud.

Kedua, putusan tersebut tidak membatalkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden.

Karena itu, tidak tepat jika putusan ini langsung ditafsirkan sebagai bukti final bahwa Gibran pasti tidak memenuhi syarat pendidikan. Sebaliknya, tidak tepat pula jika persoalan tersebut dianggap selesai hanya karena MK tidak mengabulkan permohonan pembatalan jabatannya.

Keduanya merupakan persoalan berbeda yang harus dibaca berdasarkan pertimbangan hukum dan kewenangan masing-masing lembaga.

Jangan Matikan Pertanyaan dengan Kekuasaan

Dalam negara demokrasi, pertanyaan kritis bukanlah musuh negara. Mempertanyakan dokumen persyaratan seorang pejabat publik juga tidak otomatis berarti membenci orang yang bersangkutan.

Justru, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tuntutan transparansi dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi secara sah, dokumen dan proses administrasinya semestinya dapat dijelaskan melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum. Jika terdapat persoalan, lembaga yang berwenang perlu memeriksanya secara objektif.

Prinsip ini berlaku untuk siapa pun, bukan hanya Gibran. Anak pejabat, kerabat penguasa, tokoh oposisi, maupun warga biasa harus tunduk pada standar hukum yang sama.

Demokrasi tidak boleh berubah menjadi sistem yang membuat seseorang kebal dari pertanyaan hanya karena jabatan, kekuasaan, atau hubungan keluarganya.

Namun, kritik juga harus memiliki batas yang jelas: jangan mengubah kecurigaan menjadi vonis, jangan menjadikan perbedaan politik sebagai alasan untuk menyebarkan tuduhan yang belum terbukti, dan jangan menggantikan proses hukum dengan penghakiman massa.

Selanjutnya, Terserah Rakyat

Setelah persidangan tersebut, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawal persoalan ini secara cerdas. Bukan dengan kemarahan yang membabi buta, melainkan dengan membaca putusan, memeriksa dokumen, mengikuti perkembangan hukum, dan menuntut kejelasan dari lembaga yang memang memiliki kewenangan.

Rakyat tidak harus menerima semua penjelasan pejabat secara pasif. Tetapi rakyat juga tidak boleh menjatuhkan kesimpulan hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial.

Rakyat berhak bertanya: apakah persyaratan pendidikan calon wakil presiden telah dipenuhi sesuai ketentuan? Bagaimana dasar administrasi penyetaraannya? Lembaga mana yang berwenang memberikan penjelasan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut? Apakah prosedur yang sama diterapkan kepada semua calon?

Pertanyaan-pertanyaan itu sah dalam demokrasi. Jawabannya harus dicari melalui bukti, aturan, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika ada tindakan yang melanggar hukum, mekanisme penegakan hukum harus berjalan. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga harus dihormati.

Itulah kedewasaan berdemokrasi: berani mengkritik, tetapi tetap menghormati fakta dan hukum.

Denny Telah Membuka Pintu, Rakyat Jangan Berhenti Berpikir

Apa pun penilaian masyarakat terhadap Denny Indrayana, langkahnya membawa persoalan ini ke ruang sidang telah menjadikan isu persyaratan pendidikan Gibran sebagai perkara yang dibahas melalui proses hukum terbuka.

Tetapi perjuangan menegakkan akuntabilitas tidak boleh bergantung pada satu tokoh. Kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang mengajukan perkara, siapa yang berkuasa, atau siapa yang paling keras berbicara di ruang publik. Kebenaran harus diuji melalui bukti dan prosedur yang sah.

Karena itu, setelah putusan MK, pekerjaan masyarakat belum tentu selesai. Yang diperlukan sekarang adalah memahami batas putusan tersebut, mengawasi tindak lanjutnya, serta memastikan bahwa lembaga yang berwenang menjalankan tugasnya secara transparan dan profesional.

Denny Indrayana telah membuka ruang pengujian. Selanjutnya, terserah rakyat: mau berpikir kritis atau memilih diam, mau mengawal transparansi atau membiarkan pertanyaan berlalu begitu saja.

Namun, satu hal harus dipegang teguh: nasib jabatan Gibran tidak dapat ditentukan hanya oleh kemarahan publik ataupun opini di media sosial. Perubahan status hukum harus mengikuti konstitusi dan mekanisme yang berlaku.

Rakyat boleh kecewa, boleh bertanya, boleh mengkritik, dan boleh menuntut transparansi. Tetapi semua itu harus dilakukan secara damai, berdasarkan fakta, dan dalam koridor hukum.

Sebab, dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan bukanlah alasan untuk menutup pertanyaan. Sebaliknya, pertanyaan publik adalah pengingat bahwa setiap jabatan negara membawa tanggung jawab kepada rakyat.

Denny telah mencerahkan ruang perdebatan. Kini, tugas rakyat adalah menjaga agar persoalan ini tidak tenggelam, tanpa kehilangan akal sehat, kejujuran, dan penghormatan terhadap hukum.