Bener meriah indometro.id -
Ketua asosiasi pewarta pers Indonesia DPW Aceh atau kerap di sapa Sadikin Arisko geram terkait kabar bahwa makam yang ada di sekitaran pembangunan waduk itu akan di gali, tanpa ada ijin dari pihak keluarga dan keturunannya.Sabtu,5/08/2023
"Saya sudah ikuti dan pelajari sekitar enam bulan kebelakang terkait pembangunan waduk oleh PT.Brantas Abipraya atau proyek BUMN yang berada di perbatasan kabupaten bener meriah dan Aceh utara, melihat dari beberapa media yang sudah menayangkan berita terkait permasalahan tersebut, mulai dari tuntutan pemilik tanah yang belum di bayar, ada juga berita bahwa yang menerima uang bukan desa yang mempunyai wilayah tanah yang terkena genangan, sampai ada masyarakat dan wartawan yang datang ingin temui pihak PT Brantas tapi di hadang oleh pasukan Brimob yang mengancam akan tembak warga yang datang tersebut, hari ini saya dengar bahwa ada kuburan yang menurut masyarakat setempat adalah kuburan keramat yang masih mempunyai garis keturunan reja linge, tapi akan di bongkar oleh pihak PT Brantas, ini menurut saya perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah dan provinsi Aceh". Ujar Sadikin
Ketua A-ppi tersebut juga mengatakan dalam waktu dekat kalau permasalahan ini tidak di selesaikan oleh pemerintah provinsi Aceh, maka A-ppi akan pasilitasi masyarakat dan aktivis untuk melakukan orasi baik di kabupaten, provinsi bahkan ke nasional
" Banyak sudah dari kalangan wartawan dan masyarakat yang mendatangi saya yang mengaku tidak ada tanggapan dari pemerintah setempat, dan PT Brantas Abipraya juga menghalangi mereka masuk ke pembangunan waduk dan kantor PT Brantas Abipraya guna untuk mempertanyakan tentang permasalahan yang di keluhkan oleh mereka, dan ada juga beberapa dari aktivis mahasiswa yang sudah menyiapkan barisan mereka untuk melakukan demo di kabupaten, provinsi dan nasional".sambung sadikin
Sadikin juga mengatakan
"Ini bukan ancaman saja karna ini menyangkut hak masyarakat, kenapa pemerintah tidak menyelesaikan permasalahan ini, padahal ini permasalahan yang cukup beresiko kepada keamanan daerah karna menyangkut hak masyarakat, adat dan budaya, saya khawatir kalau ini tidak segera di selesaikan bakalan ada kejadian antar masyarakat, dengan pihak PT tersebut". Tutup sadikin
(Team)
(Sumber :Ketua DPW Aceh A-PPI)
"Saya sudah ikuti dan pelajari sekitar enam bulan kebelakang terkait pembangunan waduk oleh PT.Brantas Abipraya atau proyek BUMN yang berada di perbatasan kabupaten bener meriah dan Aceh utara, melihat dari beberapa media yang sudah menayangkan berita terkait permasalahan tersebut, mulai dari tuntutan pemilik tanah yang belum di bayar, ada juga berita bahwa yang menerima uang bukan desa yang mempunyai wilayah tanah yang terkena genangan, sampai ada masyarakat dan wartawan yang datang ingin temui pihak PT Brantas tapi di hadang oleh pasukan Brimob yang mengancam akan tembak warga yang datang tersebut, hari ini saya dengar bahwa ada kuburan yang menurut masyarakat setempat adalah kuburan keramat yang masih mempunyai garis keturunan reja linge, tapi akan di bongkar oleh pihak PT Brantas, ini menurut saya perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah dan provinsi Aceh". Ujar Sadikin
Ketua A-ppi tersebut juga mengatakan dalam waktu dekat kalau permasalahan ini tidak di selesaikan oleh pemerintah provinsi Aceh, maka A-ppi akan pasilitasi masyarakat dan aktivis untuk melakukan orasi baik di kabupaten, provinsi bahkan ke nasional
" Banyak sudah dari kalangan wartawan dan masyarakat yang mendatangi saya yang mengaku tidak ada tanggapan dari pemerintah setempat, dan PT Brantas Abipraya juga menghalangi mereka masuk ke pembangunan waduk dan kantor PT Brantas Abipraya guna untuk mempertanyakan tentang permasalahan yang di keluhkan oleh mereka, dan ada juga beberapa dari aktivis mahasiswa yang sudah menyiapkan barisan mereka untuk melakukan demo di kabupaten, provinsi dan nasional".sambung sadikin
Sadikin juga mengatakan
"Ini bukan ancaman saja karna ini menyangkut hak masyarakat, kenapa pemerintah tidak menyelesaikan permasalahan ini, padahal ini permasalahan yang cukup beresiko kepada keamanan daerah karna menyangkut hak masyarakat, adat dan budaya, saya khawatir kalau ini tidak segera di selesaikan bakalan ada kejadian antar masyarakat, dengan pihak PT tersebut". Tutup sadikin
(Team)
(Sumber :Ketua DPW Aceh A-PPI)
