HIPMI Dukung Kenaikan Tarif PNBP Kelautan dan Perikanan Untuk Kesejahteraan Nelayan

HIPMI Dukung Kenaikan Tarif PNBP Kelautan dan Perikanan Untuk Kesejahteraan Nelayan


Jakarta, indometro.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung upaya pemerintah dalam menetapkan kenaikan tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor Perikanan dan Kelautan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para nelayan Indonesia. 

Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Robert Muda Hartawan mengatakan, pemerintah telah meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan tarif dan jenis pendapatan negara bukan pajak (PNBP) disektor perikanan dan kelautan lewat terbitnya PP Nomor 85 Tahun 2021 untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. 

"Seperti pengembangan infrastruktur pelabuhan perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan, hingga pembangunan kampung nelayan maju yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan RI," kata Robert melalui surat elektronik yang diterima oleh indometro.id, Kamis (14/10/2021). 

Menurut Robert, berdasarkan Data BPS 2021, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan menunjukkan angka yang positif. Hingga kuartal I tahun 2021, PDB perikanan melonjak hingga 9,69 persen. Kenaikan ini juga disertai dengan meningkatnya nilai tukar nelayan hingga 105,46 pada bulan Agustus 2021.

Hal ini membawa pesan bagi seluruh nelayan di Indonesia atau pengusaha yang bergerak dibidang perikanan dan kelautan sektor perikanan dan kelautan terus bertumbuh meskipun ditengah pandemi covid-19, dengan meningkatnya PNBP sektor kelautan dan perikanan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. 

"Selain itu juga akan digunakan kembali untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih modern," ujarnya. 

Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup BPP HIPMI menyatakan bahwa kenaikan PNBP pada sektor perikanan dan kelautan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi jalan mulus bagi pemerintah untuk dapat terus mengembangkan insfrasturktur dan sumber daya pada sektor perikanan dan kelautan Indonesia dengan pengaturan dan penataan secara komprehensif oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

"Kalau kita lihat pada tahun 2021 aktivitas perikanan tangkap terus bergerak positif untuk mendukung dan berkontribusi pada ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga hal itu sejalan dengan adanya penerapan peningkatan PNBP di sektor perikanan dan kelautan," cetusnya.

Robert juga menjelaskan, kenaikan PNBP ini bukan merupakan beban yang diberikan oleh Pemerintah kepada nelayan atau pengusaha yang bergerak dibidang perikanan dan kelautan untuk menaikkan tanpa alasan. Sebab pemerintah ketika mengambil suatu beleid pastinya ada tujuan yang jelas yaitu untuk kemajuan sektor perikanan dan kelautan kedepannya.

"Kenaikan PNBP ini mulai berlaku pada tanggal 19 september 2021 yang masih memerlukan menyelaraskan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah, dan juga kita belum melihat efek buruk daripada kebijakan ini kepada nelayan utamanya sebagai pemeran utama dalam sektor perikanan dan kelautan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat baik buruknya kebijakan ini," jelasnya.

Lebih lanjut Robert menerangkan bahwa kebijakan ini masih baru dan mempunyai implikasi yang sangat luas, sehingga membutuhkan perhatian khusus, seperti memberikan pemahaman kepada nelayan-nelayan baik nelayan tradisional hingga nelayan dengan menggunakan tekonologi tinggi.

Hal ini terkait dengan memaparkan alasan, tujuan, dampak positif daripada kebijakan ini berupa bentuk sosialisasi dan juga bisa menggandeng organisasi atau perkumpulan nelayan untuk dapat memahami secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut.

"Saya rasa dengan adanya kebijakan ini sangat baik dan mampu memberikan nilai lebih terhadap percepatan dan pertumbuhan ekonomi nasional, dan hal ini juga menjadikan momentum bagi Indonesia untuk merealisasikan bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia," lanjutnya.

Sejalan dengan Robert, Ketua Departemen Perikanan dan Kelautan BPP HIPMI, Yoseph menyampaikan bahwa kenaikan PNBP di sektor perikanan dan kelautan merupakan satu terobosan kebijakan yang diambil pemerintah dalam melakukan akselerasi dan sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pengembangan infrastruktur serta digitalisasi di sektor ini.

"Kita harus terus mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menerapkan kebijakan ini agar profesional dan berintegritas serta membantu memberikan pemahaman kepada seluruh nelayan dan juga seluruh stakeholder terkait dengan kebijakan kenaikan PNPB ini," tuturnya.

Menurut Yoseph, dengan kenaikan tarif PNBP di sektor perikanan dan nelayan ini, diharapkan kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan Indonesia.

"Pastinya banyak manfaat kedepannya dari hasil PNBP ini yang nantinya akan diperuntukkan untuk nelayan, infrasturktur dan sumber daya di sektor perikanan dan kelautan," tutup Yoseph.

Baca Juga :

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama