Fahmy Radhi: Mafia Migas Bergentayangan di Daerah


Fahmy Radhi: Mafia Migas Bergentayangan di Daerah


Jakarta, indometro.id - Tertangkapnya Mantan Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin dalam kasus jual-beli gas yang merugikan negara ratusan miliar rupiah, mengindikasikan bahwa mafia Minyak dan Gas (Migas) juga bergentayangan di daerah. 

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada dan Mantan Anggota Tim Anti-Mafia Migas, Fahmy Radhi mengungkapkan bahwa sebelumnya ada beberapa Bupati dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus serupa.

"Barangkali masih banyak penguasa daerah yang belum terungkap dan tertangkap dalam kasus jual-beli gas di daerah," kata Fahmy melalui surat elektronik yang diterima oleh indometro.id, Minggu (17/10/2021). 

Menurut Fahmy, ada dua sasaran yang dimanfaatkan mafia migas dalam pemburuan rente di daerah. Pertama, pemilikan 10% Profitability Index (PI) yang diberikan kepada Daerah penghasil Migas. 

Kedua, jatah bagi Pemerintah Daerah dalam menjual Migas yang dihasilkan di daerah bersangkutan. Lantaran tidak punya uang untuk menebus 10% PI, Pemerintah Daerah sering kali menggadaikan PI kepada Perusahaan Swasta, yang sesungguhnya tidak punya uang juga. Dengan PI di tangan Perusahaan Swasta itu mencarikan pinjaman di bank untuk menebus PI. 

Sedangkan penjualan jatah gas bumi, Perusahaan Swasta yang ditunjuk menjual kembali ke Perusahaan lain, pemilik infrastruktur pipa yang menghubungkan dari sumber gas di daerah dengan konsumen akhir. 

"Untuk kedua modus itu, Perusahaan Swasta sebenarnya berperan hanya sebagai makelar dengan modal dengkul," ujarnya.

Namun lebih lanjut, Fahmy menuturkan, Perusahaan Swata itu bisa leluasa berburu rente Migas di Daerah karena memanfaatkan kelemahan Tata Kelola dan memiliki kedekatan dengan penguasa pengambil keputusan di daerah. 

"Mafia pemburu rente Migas seolah sudah menjadi coherent system yang mampu mempengaruhi penyusunan peraturan Tata Kelola migas dan mempunyai kedekatan dengan pengambil keputusan, sehingga sangat sulit untuk dibasmi hingga akar-akarnya," tuturnya. 

Paling tidak, menurut dia, ada 2 upaya yang dapat dilakukan untuk meminimkan pemburuan rente migas. 

Pertama, memperbaiki tata Kelola migas dengan sangat transparan, yang siapa pun dapat mengawasi keputusan jual-beli Migas. 

Selain itu, penyusunan peraturan Tata Kelola tidak bias dengan kepentingan mafia migas dalam pemburuan rente.

Kedua, menempatkan pengambil keputusan yang punya integritas dan tidak mempan dari berbagai jenis suap.

"Tanpa kedua upaya itu, jangan harap dapat memagari mafia migas dalam berburu rente di Daerah," tutup Fahmy. 

Baca Juga :

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama